𝐒𝐲𝐚𝐫𝐚𝐭 𝐍𝐚𝐢𝐤 𝐉𝐚𝐛𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐘𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐏𝐢𝐧𝐝𝐚𝐡 𝐊𝐞 𝐈𝐊𝐍

JAKARTA (INDONESIAKINI.id) – Beberapa waktu lalu publik dibuat penasaran dengan orang-orang yang bakal ditempatkan di IKN siapa saja. Bahkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah mulai memikirkan usulan akan dipakai apa nanti istana negara jika IKN sudah jadi. Bak sayembara lepas, Menteri Dalam Negi Tito Karnavian baru-baru ini buka suara soal pengisi formasi ASN yang ditempatkan di Ibu Kota Nusantara.

Bahkan Tito meminta kepada jajarannya di Kemendagri yang ingin naik jabatan agar pindah terlebih dulu ke IIKN. Menurut Tito, mereka yang mau berinisiatif pindah ke IKN masuk dalam kategori ASN petarung. Alasan Tito menyarankan ASN petarung untuk pindah ke IKN, karena dari tempat baru itu mereka bisa mengembangkan diri sekaligus menjadi wujud insentif dalam bentuk promosi jabatan.

Untuk meyakinkan barisan ASN, Tito kemudian menceritakan pengalamannya saat masih bertugas di satuan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Saat itu, dia pernah bertugas di Poso, Sulawesi Tengah dan menjadi Kapolda Papua.

Saat tugas-tugas di kedua daerah itu berhasil selesai dengan sukses maka kariernya semakin naik. Sudah menjadi cerita lama bahwa untuk pemula ASN, jarak jauh dari domisilinya saat ini menjadi umpan untuk mengembangkan diri. IKN kali ini menjadi tempat baru untuk meniti karir bagi satuan ASN.

Mutasi, penempatan atau perpindahan ASN biasanya dijadwalkan dari pusat, karena bagaimanapun pindah dari domisili tempat tinggalnya saat ini menjadi hal sukarela yang masih minim terjadi. Jadi pastinya ASN terpilih lebih khusunya berusia belia harus bersedia mengikuti aturan main pusat.

Lalu bagimana dengan pejabat negara lain, seperti kepala negara kita dan barisan menteri di kabinetnya? Itu pun menjadi kewenangan yang memiliki kekuasaan tertinggi negeri ini, akan berakhir pindah atau menetap di ibukota lama.

Jauh sebelum Tito mengeluarkan statemennya perihal ASN petarung bagi yang bersedia dipindah di IKN, pengamat perkotaan Sulfikar Amir memaparkan pandangannya sekaligus tanggapannya terhadap rumor presiden terpilih Prabowo Subianto yang enggan pindah ke IKN.

Sulfikar Amir berujar bahwa ia memaklumi perihal sikap Prabowo yang sedikit enggan pindah ke IKN. Menurut Sulfikar, Ibu Kota Nusantara belum terlalu siap untuk dipakai kabinet Prabowo pada beberapa tahun ke depan.

“Sebenernya saya maklum sekali kalo misalnya Pak Prabowo enggan untuk pindah karena, IKN tidak akan mampu berfungsi penuh sampe sekitar mungkin 5 sampe 10 tahun ke depan,” ujarya.

Ya melihat banyak hal yang perlu disiapkan untuk beraktifitas dan menjadikannya kota produktif memang perlu waktu yang lama. Yang terpenting saat ini adalah keberlanjutan pembangunan IKN, sarana-prasarana hingga persiapan SDM yang bakal menempati serta mengembangkan IKN menjadi pusat nusantara kita.