𝐓𝐢𝐠𝐚 𝐇𝐚𝐤𝐢𝐦 𝐌𝐀 𝐃𝐢𝐥𝐚𝐩𝐨𝐫𝐤𝐚𝐧 𝐤𝐞 𝐊𝐘 𝐨𝐥𝐞𝐡 𝐆𝐑𝐀𝐃𝐀𝐒𝐈 𝐓𝐞𝐫𝐤𝐚𝐢𝐭 𝐁𝐚𝐭𝐚𝐬 𝐔𝐬𝐢𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐨𝐧 𝐊𝐞𝐩𝐚𝐥𝐚 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡

JAKARTA (INDONESIAKINI.id) – Gerakan Sadar Demokrasi dan Konstitusi (GRADASI) melaporkan tiga hakim Mahkamah Agung (MA) ke Komisi Yudisial (KY) atas putusan yang mengubah batas usia minimal calon kepala daerah. Putusan ini diambil setelah Ketua Umum Partai Garuda mengajukan gugatan terkait aturan batas usia tersebut.

Direktur GRADASI, Abdul Hakim mengungkapkan bahwa pihaknya menilai keputusan hakim MA Yulius, Yodi Martono Wahyunadi, dan Cerah Bangun sebagai tindakan yang janggal dan mencederai masyarakat.

“Kami melaporkan tiga hakim ini karena kami menduga mereka melanggar kode etik,” ujar Abdul Hakim di kantor KY, Jakarta Pusat, Senin (3/6/2024).

GRADASI mengajukan tiga alasan utama dalam laporannya:

𝟏. 𝐏𝐫𝐨𝐬𝐞𝐬 𝐏𝐞𝐦𝐞𝐫𝐢𝐤𝐬𝐚𝐚𝐧 𝐓𝐞𝐫𝐛𝐮𝐫𝐮-𝐛𝐮𝐫𝐮
Menurut Abdul Hakim, proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan oleh MA hanya memakan waktu tiga hari. Padahal, berdasarkan kajian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), biasanya pengujian di MA membutuhkan waktu antara 6 hingga 50 bulan. “Ada apa secepat ini? Kami patut curiga,” katanya.

𝟐. 𝐏𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐞𝐧𝐜𝐮𝐫𝐢𝐠𝐚𝐤𝐚𝐧
GRADASI merasa keputusan ini terkesan diprioritaskan. Abdul Hakim mempertanyakan alasan di balik prioritas tersebut, “Kenapa diprioritaskan? Untuk siapa?”

𝟑. 𝐏𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐚𝐭𝐢𝐤𝐚 𝐁𝐚𝐭𝐚𝐬 𝐔𝐬𝐢𝐚
Keputusan MA menetapkan bahwa batas usia minimal dihitung sejak calon terpilih, bukan saat dilantik. Hal ini dianggap bermasalah oleh GRADASI.

Koordinator GRADASI, Zainul Arifin menegaskan bahwa pihaknya berharap KY segera memanggil dan memeriksa ketiga hakim tersebut. “Kami berharap KY terbuka kepada publik dalam memproses pengaduan ini,” ujarnya.

Menanggapi laporan ini Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata membenarkan bahwa KY telah menerima laporan dari GRADASI. Mukti Fajar menyatakan bahwa KY akan memeriksa dugaan pelanggaran etik dan akan memutuskan dalam sidang pleno apakah para hakim tersebut melanggar kode etik atau tidak.

Sebelumnya, MA melalui Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 mengabulkan permohonan Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda) terkait batas usia minimal calon kepala daerah. MA menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016. Oleh karena itu, MA memutuskan pasal dalam PKPU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum jika tidak dimaknai bahwa usia minimal adalah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sejak pasangan calon terpilih.

Pada akhir putusannya, MA juga memerintahkan KPU untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020.