𝐊𝐞𝐭𝐮𝐚 𝐊𝐏𝐔 𝐇𝐚𝐬𝐲𝐢𝐦 𝐀𝐬𝐲’𝐚𝐫𝐢 𝐃𝐢𝐩𝐞𝐜𝐚𝐭 𝐊𝐚𝐫𝐞𝐧𝐚 𝐊𝐚𝐬𝐮𝐬 𝐀𝐬𝐮𝐬𝐢𝐥𝐚, 𝐈𝐧𝐢 𝐆𝐚𝐣𝐢 𝐝𝐚𝐧 𝐅𝐚𝐬𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐢𝐭𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐲𝐚

JAKARTA (INDONESIAKINI.id) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, telah resmi dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena terbukti melakukan pelanggaran asusila. Pemecatan ini merupakan tindak lanjut dari aduan seorang anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda, yang berinisial CAT. DKPP menyatakan bahwa Hasyim telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Hasyim sebelumnya menerima gaji puluhan juta rupiah setiap bulan sebagai Ketua KPU RI, beserta berbagai fasilitas yang diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota KPU. PP tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2016.

𝐁𝐞𝐬𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐆𝐚𝐣𝐢 𝐊𝐞𝐭𝐮𝐚 𝐝𝐚𝐧 𝐀𝐧𝐠𝐠𝐨𝐭𝐚 𝐊𝐏𝐔

Menurut Pasal 4 PP Nomor 11 Tahun 2016, besaran gaji untuk Ketua dan Anggota KPU adalah sebagai berikut:

𝐆𝐚𝐣𝐢 𝐊𝐞𝐭𝐮𝐚 𝐝𝐚𝐧 𝐀𝐧𝐠𝐠𝐨𝐭𝐚 𝐊𝐏𝐔 𝐏𝐮𝐬𝐚𝐭:
1. Ketua KPU: Rp 43.110.000
2. Anggota KPU: Rp 39.985.000
𝐆𝐚𝐣𝐢 𝐊𝐞𝐭𝐮𝐚 𝐝𝐚𝐧 𝐀𝐧𝐠𝐠𝐨𝐭𝐚 𝐊𝐏𝐔 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐬𝐢:
1. Ketua KPU: Rp 20.215.000
2. Anggota KPU: Rp 18.565.000
𝐆𝐚𝐣𝐢 𝐊𝐞𝐭𝐮𝐚 𝐝𝐚𝐧 𝐀𝐧𝐠𝐠𝐨𝐭𝐚 𝐊𝐏𝐔 𝐊𝐚𝐛𝐮𝐩𝐚𝐭𝐞𝐧/𝐊𝐨𝐭𝐚:
1. Ketua KPU: Rp 12.823.000
2. Anggota KPU: Rp 11.573.000

𝐅𝐚𝐬𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐢𝐭𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚

Selain gaji, Ketua dan Anggota KPU juga menerima berbagai fasilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP Nomor 11 Tahun 2016:

– 𝐁𝐢𝐚𝐲𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐣𝐚𝐥𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐝𝐢𝐧𝐚𝐬 : Ketua dan Anggota KPU, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, diberikan fasilitas biaya perjalanan dinas.
– 𝐏𝐞𝐫𝐥𝐢𝐧𝐝𝐮𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐚𝐦𝐚𝐧𝐚𝐧 : Mereka juga berhak mendapatkan perlindungan keamanan.
– 𝐑𝐮𝐦𝐚𝐡 𝐝𝐢𝐧𝐚𝐬 𝐝𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐧𝐝𝐚𝐫𝐚𝐚𝐧 𝐝𝐢𝐧𝐚𝐬 : Fasilitas berupa rumah dinas dan kendaraan dinas disediakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
– 𝐉𝐚𝐦𝐢𝐧𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐬𝐞𝐡𝐚𝐭𝐚𝐧 : Ketua dan Anggota KPU juga mendapat jaminan kesehatan.

Keputusan pemecatan Hasyim Asy’ari menjadi sorotan publik dan menegaskan pentingnya integritas dan etika dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. DKPP menyatakan bahwa tindakan tegas ini diambil untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu.