๐๐ฎ๐๐ข ๐€๐ซ๐ข๐ž ๐Œ๐ž๐ง๐ฃ๐š๐๐ข ๐’๐จ๐ซ๐จ๐ญ๐š๐ง ๐๐ฎ๐›๐ฅ๐ข๐ค ๐‡๐ข๐ง๐ ๐ ๐š ๐ƒ๐ข๐ฌ๐ž๐›๐ฎ๐ญ ๐Œ๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ข ๐†๐ข๐ฏ๐ž๐š๐ฐ๐š๐ฒ ๐Ž๐ฅ๐ž๐ก ๐Œ๐ž๐๐ข๐š ๐€๐ฌ๐ข๐ง๐ 

JAKARTA (INDONESIAKINI.id) – Kasus peretasan Pusat Data Nasional (PDN) yang viral mengundang atensi publik. Kata Ransomware menjadi terngiang di ruang publik, karena sudah menjadi buah bibir. Setelah ditelusuri asal-muasal masalahnya ada pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), diantaranya karena tidak melakukan back-up pada data-data penting negara.

Hal itu diketahui lewat kesaksian Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memergoki data mereka April lalu belum semuanya terback-up, hingga mereka melayangkan surat agar dibuat pula replika bulan April.

Hal tersebut nyatanya juga disampaikan oleh pihak BSSN, dimana PDN yang terdampak ransomware saat ini yang di back-up hanya 2%. Atas kegaduhan itu Menkominfo Budi Arie pun menjadi bulan-bulanan banyak kalangan.

Warganet mulai memberondongi pertanyaan kepada ketua projo itu soal alasan mengapa back up tidak dilakukan secara merata. Padahal jika melihat pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dana sebesar 700 miliar sudah dibelanjakan untuk memelihara PDN. Atas kegaduhan yang berhari-hari muncul itu, mengundang simpati dari Kelompok peretas (hacker) ransomware Brain Cipher hingga mengeluarkan rilis yang membuat ramai publik.

Isi rilis itu adalah pengumuman perihal kunci enkripsi yang bakal mereka rilis pada hari Rabu lalu, untuk membuka akses data pemerintah Indonesia yang “disandera” secara cuma-cuma alias gratis. Saat ini PDN Sementara 2 yang terserang ransomware tadi sedang dalam proses agar bisa dibuka dengan bantuan para teknisi. Akibat dari peristiwa, Direktur Jenderal Aptika Kominfo mengundurkan diri dengan alasan bertanggungjawab atas peretasan data nasional tersebut.

Dalam pengumuman itu diungkapkan pula niat penyanderaan data yang dilakukan Brain Cipher bukanlah mempolitisasi melainkan memberi pelajaran kepada pemerintah Indonesia tentang pentingnya membiayai industri ini (keamanan siber) dan merekrut spesialis yang berkualitas.

Menkominfo Budi Arie yang menjadi pusat perhatian lewat aksinya mengucap syukur karena PDN diretas. Hal itu menjadi perdebatan dalam forum rapat bersama DPR RI.

Pada kesempatan itu anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta mengkritik keras Budi Arie yang menganggap sepele kebocoran data negara karena motif peretasan adalah ekonomi dimana pelakunya non state actor atau bukan atas nama negara. Budi Arie yang mengucap โ€œAlhamdulillahโ€ karena penyerangan tidak langsung untuk negara, mengundang kekesalan dan keluarlah lontaran kritik yang disampaikan Sukamta.

โ€œSaya prihatin bapak bersyukur di tengah serangan yang hebat begini bagi negara, bapak mengucap alhamdulillah,โ€ ungkapnya di tengah forum. Ia lalu memaparkan data Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI serta Inafis Polri juga sudah bocor. Data intelijen ini diperjualbelikan secara bebas, bahkan bisa diunduh. โ€œJangan mengecilkan, Pak,โ€ kata Sukamta.

Atas statemen yang dilontarkan menkominfo itu pun membuat publik murka dan melontarkan komentar negative kepada Budi Arie. Tidak berhenti di sana saja, pasalnya masalah keteledoran peretasan data itu juga turt menjadi sorotan media asing.

Ya nama Menkominfo Budi Arie telah menjadi sorotan utama dalam laporan Channel News Asia, sebuah media asing berbasis di Singapura. Channel News Asia menyebut Budi Arie Setiadi sebagai Menteri ‘Giveaway’.

Dalam artikel berjudul ‘Indonesia’s ‘Giveaway’ Minister Faces Growing Pressure to Resign After Worst Cyberattack In Years’, media tersebut mengutip pernyataan Nenden Sekar Arum, Direktur Eksekutif SAFEnet.

Menurut Nenden, “Jangan sampai ada ‘giveaway’ seperti ini terus… (Jabatan) ini posisi yang sangat strategis apalagi kita tidak bisa lepas dari dunia digital,” seperti yang dikutip oleh CNA.

Sebelum bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo, Budi Arie adalah ketua ProJo, sebuah kelompok relawan yang didirikan pada 2013 untuk mendukung pencalonan Jokowi dalam Pilpres 2014.

Jokowi kemudian menunjuk Budi Arie sebagai Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2019. Budi Arie kemudian menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2023, menggantikan Johnny G Plate yang tersandung kasus korupsi.

Tekanan terhadap Budi Arie untuk mengundurkan diri dari jabatannya semakin meningkat melalui petisi publik di Change.org, yang dipicu oleh serangan ransomware yang sedang berlangsung di Pusat Data Nasional Sementara sejak 20 Juni 2024.

Namun pengumuman dari Kemenkominfo keluar bukan Budi yang mundur dari jabatannya melainkan Samuel. Hal tersebut kembali menuai kontroversi dan membuat publik kembali membicarakan soal kinerja Kominfo hingga pejabat-pejabat di dalamnya.