JAKARTA | Komisi VI DPR RI dalam Rapat Kerja bersama Menteri BUMN pada Rabu (10/7) menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT PLN (Persero) sebesar Rp3 triliun pada tahun 2025. PMN ini dialokasikan untuk mendukung PLN dalam mencapai Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik (RDB) 100%, selaras dengan komitmen mewujudkan keadilan energi khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Sarmuji, selaku pimpinan rapat, mendukung penuh alokasi PMN untuk memperkuat upaya PLN dalam memberikan akses listrik bagi masyarakat di daerah terpencil.
“Kita (Komisi VI DPR RI) mendukung sepenuhnya penguatan listrik desa dan pemasangan jaringan listrik hingga ke pelosok-pelosok,” ujar Sarmuji.
Menteri BUMN Erick Thohir berharap dukungan PMN dapat memberikan manfaat lebih bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kita harapkan PMN ini bisa tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih banyak untuk pertumbuhan ekonomi ataupun kebijakan yang menjaga pertumbuhan saat ini secara menyeluruh,” ujar Erick Thohir di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (10/07/2024).
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan komitmen PLN bersama Pemerintah untuk menyediakan listrik hingga ke seluruh pelosok tanah air, termasuk daerah 3T.
”Listrik saat ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Bersama Pemerintah, kami akan terus menggenjot pemerataan listrik sampai wilayah 3T sesuai dengan pengejawantahan sila ke-5 Pancasila, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” ujar Darmawan.
PLN bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyusun dan menyepakati roadmap program Listrik Desa (Lisdes) untuk mencapai Rasio Desa Berlistrik PLN 100%. Untuk mendukung target tersebut, PLN mengajukan alokasi PMN untuk program Lisdes tahun 2025 guna melistriki 85 ribu pelanggan di 1.092 desa.
”PLN terus berusaha menghadirkan listrik ke semua pelosok meskipun dihadapkan pada tantangan aksesibilitas, geografis, dan kondisi rawan keamanan maupun konflik sosial. Program Lisdes yang tersisa merupakan daerah-daerah ekstrem yang sulit dijangkau, penuh risiko, remote area, dan berada di 3T,” lanjut Darmawan.
Darmawan menjelaskan bahwa lewat transformasi digital yang dilakukan PLN, roadmap Lisdes saat ini terintegrasi dengan peta geospasial. Dengan demikian, perencanaan dan eksekusi Lisdes lebih terukur dan tepat sasaran.
“Kami juga berkomunikasi dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Di daerahnya masing-masing, setiap GM bertemu dengan para Gubernur, Bupati, DPRD, dan stakeholder lainnya untuk mendapatkan dukungan, karena program listrik desa ini bukan hanya program PLN, tetapi ini adalah program negara. Kami pastikan agar tidak ada saudara kita yang masih hidup dalam kegelapan,” jelas Darmawan.
Pada periode 2015-2022, PLN telah memanfaatkan dana PMN sebesar Rp49,81 triliun untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan, termasuk melistriki 7.980 desa yang dinikmati 1,37 juta masyarakat di seluruh Indonesia. Hingga Mei 2024, Rasio Desa Berlistrik (RDB) Nasional mencapai 99,87%. PLN terus berupaya menyerap dana PMN secara optimal guna mencapai target RDB 100%.
“PMN digunakan untuk pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di seluruh penjuru Nusantara menuju keadilan sosial dan kemandirian energi. Hadirnya listrik di daerah-daerah menciptakan multiplier effect melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja dan ekonomi sektor riil, sehingga mendorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat,” tutup Darmawan.
(nugi)
