SURABAYA | Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus mendorong optimalisasi pembangunan jaringan gas kota (jargas) guna mengurangi ketergantungan pada subsidi gas LPG 3 Kg. Kepala Kantor Wilayah IV KPPU, Dendy Rakhmad Sutrisno, menjelaskan bahwa pemerintah harus berani mengalihkan subsidi LPG 3 Kg ke pembangunan jargas, terutama di wilayah yang sudah memiliki potensi gas bumi.
“KPPU mencatat realisasi pembangunan jargas hingga tahun 2024 baru mencapai 20% dari target APBN. Karena itu, perlu ada upaya untuk menata kembali solusi pengurangan subsidi. Biaya subsidi LPG ini diperkirakan mencapai Rp830 triliun,” jelas Dendy. Salah satu langkah yang disarankan adalah mempercepat pembangunan jargas kota untuk rumah tangga.
Berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, potensi gas bumi di Jawa Timur mencapai 2.983 billion cubic feet dengan produksi rata-rata 733 MMSCFD. Namun, penetrasi jargas untuk rumah tangga masih jauh dari optimal. Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, baru 12 wilayah yang sudah memiliki akses jargas, antara lain Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya, Pasuruan, Lumajang, dan Probolinggo.
Penyediaan jargas di wilayah tersebut dilakukan oleh PT Pertamina Gas Negara (PGN) dan PT Pertagas Niaga. Data PGN menunjukkan bahwa dari 4,79 juta Kepala Keluarga (KK) di 12 kabupaten/kota, baru 2,9% yang terlayani jargas. Di tingkat provinsi, dari 13,7 juta KK, hanya 1,01% yang telah memanfaatkan jargas. Selain itu, PT Pertagas Niaga baru melayani dua wilayah, yakni Sidoarjo dan Mojokerto dengan total 45.382 sambungan.
Dendy juga menyoroti peningkatan konsumsi gas LPG 3 Kg di Jawa Timur. Pada tahun 2023, konsumsi LPG 3 Kg mencapai 1,39 juta metrik ton, naik dari 1,36 juta metrik ton pada 2022.
Penyediaan jargas saat ini sebagian besar masih didanai oleh APBN dan PT Pertamina Gas Negara Tbk, sementara keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan swasta masih terbatas. Tantangan utama adalah regulasi alokasi gas serta skala keekonomian yang belum memadai.
“Jawa Timur perlu segera memanfaatkan surplus gas dengan mempercepat pembangunan jargas, baik untuk rumah tangga, pelanggan kecil, maupun industri komersial,” tutup Dendy.
