SEMARANG | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur mencatat pertumbuhan yang signifikan dalam sektor kredit dan pasar modal di provinsi tersebut.
Kinerja sektor keuangan ini didukung oleh stabilitas sejumlah indikator seperti kecukupan modal, likuiditas, dan kualitas kredit yang tetap sehat.
Menurut Dedy Patria, Direktur Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Jawa Timur, rasio kecukupan modal (CAR) bank umum di Jatim mencapai 30,32 persen, sementara Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mencatat CAR sebesar 39,66 persen.
Untuk perbankan syariah, rasio kecukupan modal juga terjaga baik di level 28,7 persen, melebihi ambang batas yang ditetapkan OJK.
“Ini mencerminkan ketahanan sektor perbankan Jatim yang tetap kokoh di tengah tantangan ekonomi global,” ujar Dedy dalam acara Media Gathering yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (3/10).
Selain kecukupan modal yang kuat, tingkat likuiditas di Jawa Timur juga berada pada level yang aman. Kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) netto di wilayah ini tetap terkendali di angka 1,93 persen.
Sementara itu, meski sektor modal ventura menghadapi NPL di atas 5 persen, OJK masih menganggapnya berada dalam batas yang wajar.
Pertumbuhan di sektor perbankan Jatim terus berlanjut, dengan peningkatan signifikan pada aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan kredit, masing-masing naik lebih dari 5 persen hingga Agustus 2024.
Di pasar modal, jumlah investor meningkat sebesar 13 persen, mengindikasikan kepercayaan investor yang semakin tinggi di wilayah tersebut.
OJK Jawa Timur juga mendukung inovasi pembiayaan alternatif seperti pendanaan berbasis cloud, yang mengalami pertumbuhan sebesar 7,78 persen, dengan partisipasi penerbit mencapai 27 persen.
“Kami terus berinovasi untuk menyediakan solusi pendanaan yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh pelaku usaha,” ungkap Dedy.
Dedy menambahkan, jika di masa depan OJK Jawa Timur berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan mendorong pertumbuhan inklusif, terutama dalam mendukung sektor-sektor produktif di provinsi tersebut.
