SURABAYA | Menyikapi penurunan daya beli masyarakat yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) selama lima bulan terakhir, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) memutuskan untuk tidak menaikkan biaya Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) dan Dana Operasional Pendidikan (DOP) pada tahun akademik 2025-2026. Kebijakan ini diumumkan oleh Rektor Unusa, Prof Dr. Achmad Jazidie, M.Eng, dalam konferensi pers di Kampus B Unusa, Senin (14/10).
Langkah ini diambil untuk membantu masyarakat tetap mendapatkan akses pendidikan tinggi di tengah situasi ekonomi yang sulit. “Banyak ahli ekonomi belum dapat memastikan penyebab penurunan daya beli ini, apakah karena pasokan yang berlimpah atau kesulitan keuangan masyarakat. Namun, kami melihat banyaknya PHK dan ekonomi yang belum pulih pasca pandemi Covid-19 sebagai penyebab utamanya,” ujar Jazidie.
Meski sudah dua tahun tidak menaikkan DPP dan DOP, Unusa tetap mempertahankan kualitas dengan akreditasi unggul untuk institusi dan sebagian besar program studinya. “Kami juga memperkenalkan tagline baru, ‘Kampus Unggul Biaya Terjangkau’, untuk menunjukkan komitmen kami dalam menyediakan layanan pendidikan berkualitas dengan biaya yang tetap terjangkau,” tambahnya.
Selain kebijakan tersebut, Unusa juga memberikan kemudahan pembayaran dengan skema angsuran. Biaya DPP dapat diangsur selama satu tahun, dan DOP selama satu semester, dengan potongan hingga 5 persen bagi yang melunasi sejak awal. Unusa juga berencana meningkatkan jumlah beasiswa, baik dari Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya (YARSIS) maupun lembaga lain.
Pada tahun akademik 2024-2025, mahasiswa Unusa berasal dari seluruh provinsi di Indonesia, kecuali lima provinsi yaitu D.I Yogyakarta, Sumatera Barat, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Gorontalo. Rektor juga memperkenalkan beberapa mahasiswa penerima beasiswa yang berasal dari luar Jawa Timur, termasuk penerima Program Beasiswa Santri Berprestasi dari Kementerian Agama, KIP Kuliah, dan Baznas.
