BOGOR (INDONESIAKINI.id) – Indikasi mark up anggaran pemeliharaan jalan sebesar Rp3,6 miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor mulai menyeruak.
Hal itu terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Kepatuhan Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bogor yang diterima IndonesiaKini.id.
Dalam LHP-nya BPK menyebutkan, hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pemeliharaan jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor menunjukkan adanya indikasi pemahalan harga sebesar Rp3.619.419.005,87 (Rp2.110.939.141,88 + 1.508.479.863,99).
Adapun rincian permasalahan tersebut, yakni, pertama, pengadaan bahan material aspal untuk pemeliharaan jalan menggunakan metode pengadaan langsung tidak memperhatikan asas efisiensi dan kepatuhan, serta mengandung indikasi pemahalan harga sebesar Rp2.110.939.141,88.
Kedua, pembayaran honorarium pada kegiatan swakelola pemeliharaan jalan tidak sesuai dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp1.508.479.863,99.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Iwan Irwan ketika dikonfirmasi Indonesiakini.id, Sabtu (19/10/2024) mengatakan akan berkoordinasi dengan kepala bidangnya terkait dugaan mark up di dinas yang dipimpinnya.
“Saya komunikasikan terlebih dahulu dengan Kabidnya,” kata dia singkat.
Terpisah, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Edy Mulyadi ketika dihubungi Senin (21/10/2024) mengatakan, bahwa pihaknya telah menyelesaikan rekomendasi BPK tersebut.
“Sudah selesai, dan perbaikan sesuai hasil rekomendasinya,” ujarnya.
Namun ketika ditanya kapan penyelesaian dan pengembalian kerugian negara ke kas daerah, Edi Mulyadi enggan merespon. (Part 3)
Penulis: Asia Pujiono
Editor: Redaksi
BACA JUGA:
Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Dinas PUPR Kabupaten Bogor Diduga Terindikasi Mark Up Sebesar Rp3,6 Miliar
