KETAPANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang menggelar rapat kerja lintas komisi yang diprakarsai oleh Komisi II di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD Ketapang, pada Selasa, 25 Februari 2025.
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II, M. Eri Setyawan, serta dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi IV, Nasdiansyah, serta Anggota Komisi II, Marzuki. Selain anggota DPRD, pertemuan ini juga melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Pertamina Ketapang, Hiswana Migas, serta dinas terkait.
Pembahasan utama dalam rapat ini mencakup penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi sektor pertanian, perikanan, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, DPRD Ketapang juga memastikan kesiapan pasokan sembako dan gas elpiji 3 kg menjelang bulan suci Ramadan.
Dalam diskusi, Hiswana Migas mengusulkan agar penyaluran BBM tidak hanya dilakukan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), tetapi juga melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Langkah ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan bagi sektor-sektor yang membutuhkan.
Terkait dengan gas elpiji 3 kg, Hiswana Migas meminta Pertamina untuk menambah pasokan di agen-agen resmi selama bulan Ramadan guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat. Pertamina menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan akan segera menindaklanjutinya.
Sementara itu, Bagian Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Ketapang menegaskan bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) gas elpiji 3 kg tetap sebesar Rp18.500, dengan penyesuaian harga berdasarkan jarak distribusi sesuai kebijakan pemerintah.
Mengenai ketersediaan sembako, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) memastikan bahwa stok pangan dalam kondisi aman. Sebagai langkah antisipasi lonjakan harga, Disperindagkop dan UMKM berencana menggelar pasar murah di beberapa kecamatan agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
DPRD Ketapang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam menjaga stabilitas pasokan serta harga bahan pokok demi kesejahteraan masyarakat.
(Sukardi)
