PADANG LAWAS – Polemik sulitnya mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pihak perbankan di Kabupaten Padang Lawas mengundang respons dari tokoh masyarakat, yakni mantan pimpinan DPRD Kabupaten Padang Lawas periode 2019–2024, Sahrun Hasibuan.
Ia menilai lemahnya pengawasan anggota DPRD disebabkan oleh minimnya pengaduan masyarakat, baik secara tertulis (menyurati DPRD) maupun disampaikan secara langsung kepada wakil rakyat.
Hal tersebut diungkapkan Sahrun kepada awak media indonesiakini.id di Sibuhuan, Senin (11/5/2025).
“KUR merupakan program yang sangat menyentuh bagi masyarakat karena menyangkut permodalan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Masyarakat meminjam dan mengembalikan dana tersebut, bukan meminta secara cuma-cuma. Pihak bank pun mendapatkan keuntungan dari penyaluran KUR, meskipun bunganya tidak sebesar pinjaman komersial. Pengawasan dari legislatif itu penting. Untuk menyinkronkan langkah pengawasan, khususnya dari Komisi B DPRD yang membidangi urusan perbankan, masyarakat sebaiknya menyampaikan permasalahan serta kendala dalam pengajuan KUR, baik melalui surat maupun secara langsung. Agar DPRD dapat memanggil dan memeriksa petugas perbankan yang diduga mempersulit warga,” papar Sahrun.
Ia juga menyoroti semangat pemerintah pusat dalam menyejahterakan rakyat melalui berbagai program, termasuk KUR. “Pemerintah pusat sudah baik, merancang dan melaksanakan berbagai program demi menekan kemiskinan dan menghapus pengangguran. Tapi tentu harus sejalan antara apa yang dicanangkan dan kenyataan di lapangan. Setelah aturan ditetapkan, implementasinya harus diawasi agar tidak menyimpang dari tujuan. DPR RI sebaiknya menginstruksikan atau berkoordinasi dengan DPRD kabupaten mengenai kendala pelaksanaan program nasional. Jangan hanya pencitraan di depan kamera, tapi pelaksanaan nihil,” tegasnya.
Sahrun juga menambahkan bahwa akses permodalan menjadi inti masalah bagi pelaku UMKM. “Kita tahu UMKM sangat bergantung pada modal dan akses permodalan yang ringan. Saat ini, salah satunya ya lewat KUR. Tapi karena sulit, banyak pelaku usaha akhirnya lari ke PNM Mekar, koperasi yang bersifat rentenir, pinjol, dan sejenisnya, yang bunganya tinggi, antara 17 hingga 25 persen. Ini jelas memberatkan. Ujung-ujungnya, jangankan mendapat untung dari usaha, modal pinjaman pun bisa habis hanya untuk bayar bunga. Bagaimana rakyat bisa sejahtera?” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua IMM Palas–Paluta, Khaidar Ansori, juga memberikan tanggapan. Ia berharap DPRD Kabupaten Padang Lawas, khususnya Komisi B, dapat menyelesaikan permasalahan ini.
“Kami sudah menyiapkan data masyarakat by name by address yang telah mengajukan KUR namun tidak diketahui tindak lanjutnya apakah direalisasi atau ditolak. Setidaknya harus ada alasan yang jelas. Apakah karena tak ada agunan, atau sebab lain. Data ini kami kumpulkan dari pengaduan langsung masyarakat yang merasa kesulitan mengakses KUR, baik ke BRI maupun Bank Sumut,” paparnya.
“Saya berharap penuh kepada anggota DPRD agar mengawasi pelaksanaan program KUR. Perbankan sudah lama beroperasi di Padang Lawas dan tentu telah meraih banyak keuntungan dari nasabah lokal. Sudah sepantasnya mereka berkontribusi kepada masyarakat, minimal melalui penyaluran KUR tanpa diskriminasi. Seyogianya mereka juga mempublikasikan laba bersih tahunan agar publik bisa mengetahui kontribusi CSR mereka secara transparan,” tambahnya.
Terpisah, awak media juga berusaha mengonfirmasi ke Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas. Namun karena masih suasana libur hari besar, staf dinas yang enggan disebut namanya menyarankan agar datang pada hari Rabu untuk menemui langsung Kepala Dinas.
“Bang, maaf ya, saya tidak berani menjawab soal itu. Langsung saja ke Pak Kadis. Saya hanya staf di sini. Walaupun bidangnya memang saya tangani, tapi lebih berwenang Pak Kadis yang menjawab. Lagi pula ini hari libur, Bang. Kita istirahat dulu,” ujarnya singkat. [Indra Leo Hasibuan]
