JAKARTA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan kunjungan mendadak ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, pada Senin (19/5). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait program-program Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan bebas dari praktik korupsi.
“Kami pagi hari ini bertemu dengan jajaran KPK di bidang pencegahan, khususnya menerima arahan dari Pak Ujang Bahtiar, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK,” kata Dedi Mulyadi usai pertemuan di Kantor KPK.
Dedi menjelaskan bahwa pihaknya mendapat arahan untuk melakukan efisiensi dan realokasi anggaran, dengan fokus mengalihkan belanja yang tidak memiliki dampak langsung ke masyarakat menuju sektor-sektor strategis.
“Fokus utama kami adalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanggulangan kemiskinan, dan jaringan listrik. Semua kebijakan tersebut diarahkan agar menghasilkan output dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam sektor pendidikan, Pemprov Jabar telah mengalokasikan ulang lebih dari Rp5 triliun anggaran. Salah satu contohnya adalah pengalihan dana sebesar Rp700 miliar yang sebelumnya digunakan untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kini difokuskan pada pembangunan ruang kelas baru yang lebih dibutuhkan.
Selain itu, anggaran perjalanan dinas juga dialihkan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Dedi juga menyoroti kebutuhan listrik yang belum merata.
“Ada sekitar 240 ribu warga Jawa Barat yang belum memiliki akses listrik. Maka, kami realokasikan hampir Rp250 miliar dari pos anggaran yang sebelumnya hanya Rp9 miliar,” jelasnya.
Kebijakan penanganan pelajar dengan perilaku menyimpang juga turut dibahas. Program pendidikan karakter diterapkan melalui pelatihan kedisiplinan di barak, yang bertujuan membina siswa yang terlibat tawuran, konsumsi miras, dan kecanduan gim daring.
“Program ini berbasis rekomendasi dari psikolog. Insya Allah, angkatan pertama akan segera menyelesaikan pelatihan dan kembali ke lingkungan masing-masing,” ujar Dedi.
Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah II KPK, Ujang Bahtiar, menyampaikan bahwa pertemuan ini membahas strategi optimalisasi anggaran dan sumber daya di Pemprov Jabar. Ia juga memberikan sejumlah masukan terkait perencanaan dan penganggaran agar tetap sejalan dengan prinsip pencegahan korupsi. [Zefferi]
