MALANG – Upaya membangun keluarga berkualitas dan menekan angka stunting memerlukan kolaborasi semua pihak. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd., menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengoptimalkan program Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) serta Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting).
Hal tersebut disampaikan Wihaji saat berdialog dengan penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan kader Bangga Kencana se-Kota Malang di Aula Temu Kader, Mini Block Office Pemkot Malang, Selasa (12/8/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Menteri di Kota Malang, yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai unsur seperti kader UPPKA, BKB, BKR, BKL, IMP/Sub IMP, Tim Pendamping Keluarga (TPK), Penyuluh KB, Saka Kencana, Forum GenRe, dan PIK Remaja.
Selain membahas program penurunan stunting, dalam kesempatan tersebut juga disosialisasikan program Quick Wins SIDAYA (Lanjut Usia Berdaya) yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup lansia, menciptakan rasa aman, serta mendorong peran lintas sektor dalam pendampingan warga lanjut usia.
Menurut Wihaji, data menunjukkan sekitar 71 ribu perempuan di Indonesia memilih untuk tidak memiliki anak meski sudah menikah. Fenomena ini dipengaruhi faktor ekonomi, gaya hidup, hingga perubahan persepsi tentang kebahagiaan.
“Saya menghormati pilihan pribadi, tetapi pemerintah harus hadir memberikan solusi. Melalui TAMASYA, kami ingin menjawab kekhawatiran tersebut. Misalnya, jika orang tua khawatir tidak ada yang mengasuh anak karena bekerja, kami siapkan taman penitipan anak yang dikelola pemerintah, swasta, atau korporasi,” ujar Wihaji.
Program TAMASYA, lanjutnya, telah bekerja sama dengan enam kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, untuk memastikan setiap perusahaan yang mempekerjakan banyak perempuan menyediakan fasilitas penitipan anak yang aman dan layak.
Selain itu, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting difokuskan untuk memenuhi kebutuhan di luar jangkauan bantuan pemerintah, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan pencegahan pernikahan dini.
“Stunting bukan hanya soal gizi. Karena itu, kami melibatkan korporasi, BUMN, swasta, hingga penyuluh KB untuk menjadi orang tua asuh. Prinsipnya pentahelix, semua pihak terlibat,” tegasnya.
Sebelumnya, Wihaji meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Klojen, Kota Malang, untuk mengecek penyaluran bantuan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
Dari total 3.000 penerima manfaat di setiap SPPG, sekitar 300 di antaranya adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sebagian besar sudah menerima bantuan Makanan Bergizi (MBG), sementara sisanya segera didaftarkan.
Dalam kunjungan tersebut, Wihaji memastikan adanya sinergi lintas sektor. Bantuan sanitasi disokong Kadin, rehabilitasi rumah dibantu Baznas, sedangkan sembako dan pemenuhan gizi didukung program MBG. Pendataan, distribusi, dan evaluasi penerima manfaat terus dilakukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di tingkat daerah.
Secara nasional, hampir 8,6 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menjadi sasaran program, dengan lebih dari 200 ribu di antaranya telah menerima manfaat. Di Kota Malang, dari total penerima manfaat, 49 persen sudah mendapatkan layanan, sementara sisanya masih dalam tahap persiapan dan uji coba.
Terkait biaya operasional, Wihaji menyebut rata-rata biaya pengantaran bantuan kepada penerima manfaat hanya sekitar seribu rupiah per anak. “Kalau satu orang mengantar untuk 20 penerima manfaat, berarti 20 ribu per hari. Tinggal dikalikan jumlah hari dalam sebulan,” jelasnya.
