SURABAYA – Dalam upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia di lingkungan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Lembaga Perguruan Tinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPT PBNU) menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Kampus Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), Selasa (11/11) siang.
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur LPDP, Sudarto, dan Ketua LPT PBNU, Prof. Ainun Naim, serta disaksikan oleh Prof. Mohammad Nuh, jajaran pimpinan LPTNU, Rektor Unusa, dan perwakilan Kementerian Keuangan. MoU ini menjadi tonggak penting dalam sinergi antara LPDP dan PTNU untuk memperluas akses beasiswa pendidikan lanjut bagi dosen, tenaga kependidikan, dan lulusan terbaik di lingkungan PTNU.
Melalui kerja sama ini, LPDP akan mendukung pembiayaan studi lanjut program magister dan doktoral, baik di dalam maupun luar negeri bagi sivitas akademika PTNU. Usai penandatanganan, LPDP juga memberikan bocoran mengenai skema beasiswa tahun 2026 melalui sosialisasi program pembiayaan beasiswa dan riset. Unusa menjadi salah satu dari tiga kampus pertama yang dikunjungi LPDP dalam rangkaian sosialisasi tersebut.
Ketua LPT PBNU, Prof. Ainun Naim, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk komitmen Nahdlatul Ulama dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi serta mencetak SDM unggul yang berdaya saing global. “LPDP dan PTNU memiliki semangat yang sama dalam mencetak generasi intelektual yang berakhlak, berilmu, dan mampu berkontribusi bagi bangsa,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama LPDP, Sudarto, menegaskan bahwa LPDP membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai institusi pendidikan, termasuk yang berada di bawah naungan NU. “Kami percaya peningkatan kapasitas SDM melalui jalur pendidikan tinggi adalah kunci kemajuan bangsa. LPDP siap mendukung penuh upaya PTNU dalam mencetak kader unggul NU,” jelasnya.
Sudarto menambahkan, tagline “NU Merawat Jagat Membangun Peradaban” sejalan dengan misi LPDP dalam memberikan kesempatan pendidikan tinggi bagi masyarakat. “Pesantren dan Nahdlatul Ulama adalah bagian penting dalam membangun peradaban Indonesia. Jika satu persen ekosistem ini berdampak, maka Indonesia akan maju,” imbuhnya.
Setelah penandatanganan MoU, akan disusun perjanjian kerja sama (PKS) yang mengatur mekanisme pelaksanaan program, mulai dari seleksi penerima beasiswa, bidang studi prioritas, hingga pendampingan akademik bagi penerima beasiswa dari lingkungan PTNU.
Direktur Beasiswa LPDP, Dwi Larso, Ph.D, menuturkan bahwa Indonesia saat ini baru memiliki 0,53% penduduk usia produktif yang menempuh pendidikan S2 dan S3, jauh tertinggal dibanding Malaysia, Thailand, dan Vietnam. “Kita masih seperlima dari mereka. Karena itu, pemerintah terus menambah dana abadi LPDP yang kini mencapai Rp 181 triliun,” ujarnya.
Dwi menjelaskan, setiap tahun LPDP hanya mampu membiayai 4.000 hingga 10.000 penerima beasiswa dari sekitar 50.000 pendaftar. “Idealnya, dibutuhkan Rp 1.000 triliun agar seluruh masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan studi S2 dan S3 tidak terkendala biaya,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendorong kemajuan industri dan kewirausahaan. “Kami berharap 25% lulusan perguruan tinggi mampu membangun industri. Jika riset dan inovasi dijalankan secara masif, maka Indonesia akan makmur dari Sabang sampai Merauke,” tegasnya.
Untuk tahun 2026, LPDP akan fokus pada program yang berdampak besar dengan komposisi bidang studi 80% STEM—terdiri dari 60% STEM murni dan 20% STEM aplikatif—serta 20% non-STEM. “Calon pendaftar juga bisa mengajukan ide program yang relevan dengan kebutuhan bangsa melalui jalur General STEM,” ungkap Dwi.
Ia menambahkan bahwa Unusa menjadi salah satu kampus pertama yang mendapat bocoran tentang arah kebijakan baru LPDP. “Desember nanti kami akan umumkan menu lengkapnya, Januari dibuka pendaftaran pertama, disusul Juni. Semua ini demi mendukung kemajuan industri dan sektor strategis Indonesia, termasuk sektor agama dan filosofi,” pungkasnya.
