Memahami Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Kebijakan Fiskal
Dalam mengelola perekonomian suatu negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memegang peranan krusial. Dokumen negara ini tidak hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengendali ekonomi, terutama saat menghadapi tantangan seperti inflasi. Memahami APBN, APBD, dan kebijakan fiskal menjadi kompetensi penting bagi siswa kelas XI, sebagaimana yang dibahas dalam Uji Kompetensi Kurikulum Merdeka.
Artikel ini akan mengulas secara mendalam materi yang disajikan dalam Uji Kompetensi Ekonomi kelas 11 halaman 178-180, yang meliputi Bab 4 tentang APBN, APBD, dan kebijakan fiskal. Pembahasan ini disajikan dalam format soal pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks, dilengkapi dengan kunci jawaban sebagai referensi belajar. Materi ini bersumber dari Buku Siswa Ekonomi Kelas XI Edisi Revisi yang diterbitkan oleh Kemdikbudristek.
Fungsi APBN dalam Perekonomian
APBN memiliki berbagai fungsi vital bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satu fungsi utamanya adalah sebagai alat stabilisasi.
- Fungsi Stabilisasi: Ketika perekonomian negara mengalami gejolak, seperti inflasi yang tinggi, APBN dapat dioptimalkan sebagai instrumen pengendali. Melalui pengaturan pengeluaran dan penerimaan negara, pemerintah dapat berusaha meredam laju inflasi atau menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang lesu. Misalnya, pada saat inflasi, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran atau meningkatkan penerimaan pajak untuk menarik kembali uang yang beredar di masyarakat.
Selain fungsi stabilisasi, APBN juga memiliki fungsi lain yang tak kalah penting:
- Fungsi Otorisasi: APBN merupakan dasar hukum pelaksanaan pendapatan dan belanja negara setiap tahunnya. Dengan kata lain, APBN memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melaksanakan pendapatan dan membelanjakan anggarannya.
- Fungsi Perencanaan: APBN mencerminkan rencana pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran.
- Fungsi Pengawasan: APBN memungkinkan adanya pengawasan oleh DPR terhadap pelaksanaan kebijakan fiskal dan ekonomi makro oleh pemerintah.
- Fungsi Alokasi: APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi secara lebih merata dan efisien. Dana yang terkumpul melalui penerimaan negara dialokasikan untuk berbagai sektor pembangunan.
- Fungsi Distribusi: APBN bertujuan untuk menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil di masyarakat. Melalui berbagai program bantuan sosial dan subsidi, pemerintah berusaha mengurangi kesenjangan ekonomi.
Penyusunan APBN: Tahapan Awal Kebijakan Fiskal
Proses penyusunan APBN melibatkan serangkaian tahapan yang terstruktur. Tahap awal yang krusial adalah perumusan kerangka kebijakan fiskal dan ekonomi makro.
- Penyusun Kerangka Kebijakan: Pihak yang bertanggung jawab menyusun kerangka kebijakan fiskal dan ekonomi makro sebagai fondasi awal penyusunan APBN adalah pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. Instansi ini bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk merumuskan arah kebijakan ekonomi negara.
Setelah kerangka kebijakan terbentuk, proses berlanjut ke pembahasan dan persetujuan oleh lembaga legislatif.
Kebijakan Fiskal: Mendorong atau Mengerem Ekonomi
Kebijakan fiskal merupakan langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran negara guna mempengaruhi perekonomian. Kebijakan ini dapat bersifat ekspansif (menstimulasi ekonomi) atau kontraktif (mengerem ekonomi).
Kebijakan Fiskal Kontraktif: Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi permintaan agregat dan mengendalikan inflasi. Cara yang ditempuh meliputi:
- Menurunkan pengeluaran pemerintah (G).
- Mengurangi transfer payment (Tr) kepada masyarakat, seperti subsidi atau bantuan sosial.
- Meningkatkan tarif pajak (Tx).
Kebijakan Fiskal Ekspansif: Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Cara yang ditempuh meliputi:
- Meningkatkan pengeluaran pemerintah (G).
- Menambah transfer payment (Tr).
- Menurunkan tarif pajak (Tx).
Instrumen Kebijakan Fiskal dan Moneter
Dalam mengelola perekonomian, pemerintah tidak hanya mengandalkan kebijakan fiskal, tetapi juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia yang menerapkan kebijakan moneter. Penting untuk membedakan instrumen dari kedua kebijakan ini.
- Kebijakan Fiskal untuk Mengatasi Inflasi: Beberapa kebijakan yang dapat diambil untuk mengatasi inflasi antara lain:
- Kebijakan mengurangi pembayaran transfer (Fiskal).
- Kebijakan pasar terbuka (Moneter – Bank Indonesia).
- Kebijakan menaikkan tarif pajak (Fiskal).
- Kebijakan pengaturan tingkat suku bunga (Moneter – Bank Indonesia).
- Kebijakan menghemat pengeluaran pemerintah (Fiskal).
Mengenal Pajak dalam Sistem APBN
Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling signifikan. Berbagai jenis pajak dikenakan untuk membiayai pembangunan dan operasional pemerintahan.
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Ketika Rizqia berbelanja di restoran di Jakarta dan dikenakan pajak sebesar 10 persen, jenis pajak yang dimaksud adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri.
Perbedaan APBN dan APBD
Meskipun memiliki nama yang mirip, APBN dan APBD memiliki cakupan dan wilayah pengelolaan yang berbeda.
- Informasi Tepat tentang APBN dan APBD:
1) APBN disusun oleh pemerintah dan disahkan oleh DPR.
2) APBD diawali bulan Januari dan berakhir bulan Desember (siklus tahunan).
3) Apabila RAPBN tidak disetujui, maka akan menggunakan APBN tahun sebelumnya.
Sumber Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki sumber-sumber penerimaan yang berbeda untuk membiayai berbagai program dan pembangunan di wilayah masing-masing.
Jenis Penerimaan Pemerintah Pusat:
- Pajak bumi dan bangunan.
- Bea dan cukai.
- Laba BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
Sumber Penghasilan dari Pajak untuk Daerah Kota/Kabupaten:
- Pajak reklame.
- Pajak hotel.
- Pajak restoran.
Klasifikasi Pajak
Pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, salah satunya adalah cara pemungutannya.
- Pajak Langsung: Pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- Pajak penghasilan.
- Pajak bumi dan bangunan.
- Pajak kendaraan bermotor.
Kebijakan Fiskal yang Diterapkan di Indonesia
Pemerintah Indonesia secara aktif menerapkan berbagai kebijakan fiskal untuk mengelola perekonomian nasional.
- Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia:
- Kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak).
- Kebijakan pengaturan harga eceran tertinggi (HET) untuk barang kebutuhan pokok dan obat-obatan.
- Pemberian subsidi gas dan bahan bakar minyak.
