Realisasi Defisit APBN Awal 2026: Terkendali dalam Koridor Desain
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa hingga tanggal 31 Januari 2026, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat sebesar Rp54,6 triliun. Angka ini setara dengan 0,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam sebuah konferensi pers APBN KiTa pada Senin, 23 Februari 2026, menegaskan bahwa dinamika yang terjadi masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026.
“Realisasi defisit pada awal tahun ini masih sesuai dengan perencanaan pemerintah,” ujar Purbaya. “Defisit APBN masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026.”
Faktor Penyebab Defisit: Belanja Negara Tumbuh Lebih Cepat
Defisit yang terjadi pada awal tahun 2026 ini disebabkan oleh pertumbuhan belanja negara yang melampaui pertumbuhan pendapatan negara. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp172,7 triliun, menunjukkan pertumbuhan sebesar 9,5 persen secara tahunan (year on year/yoy). Di sisi lain, belanja negara mengalami akselerasi yang signifikan, mencapai Rp227,3 triliun, melonjak 25,7 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Purbaya menjelaskan, “Realisasi belanja negara sebesar Rp227,3 triliun atau 5,9 persen dari pagu APBN menunjukkan akselerasi belanja pemerintah sejak awal tahun untuk mendorong berbagai program prioritas, terutama dalam menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026.”
Rincian Pendapatan Negara: Peran Vital Penerimaan Perpajakan
Dari sisi pendapatan, penerimaan perpajakan masih menjadi penopang utama APBN. Realisasinya mencapai Rp138,9 triliun. Rincian lebih lanjut menunjukkan bahwa penerimaan pajak tumbuh pesat sebesar 30,7 persen yoy, mencapai Rp116,2 triliun. Pertumbuhan ini mengindikasikan adanya perbaikan ekonomi dan peningkatan efisiensi dalam proses pengumpulan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak.
“Pertumbuhan pajak pada Januari mencapai 30,7 persen dibandingkan tahun lalu. Ini menandakan adanya perbaikan ekonomi dan peningkatan efisiensi pengumpulan pajak di Direktorat Jenderal Pajak. Saya harap ke depan tren ini dapat berlanjut,” ungkap Purbaya, menunjukkan optimisme terhadap kinerja penerimaan pajak.
Sementara itu, penerimaan bea dan cukai tercatat sebesar Rp6,7 triliun, mengalami penurunan sebesar 14 persen yoy. Di luar penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) turut berkontribusi dengan realisasi sebesar Rp33,9 triliun.
Alokasi Belanja Negara: Dukungan untuk Program Prioritas dan Daerah
Pada sisi belanja, belanja pemerintah pusat mencapai Rp131,9 triliun. Angka ini mencakup belanja kementerian/lembaga (K/L) yang mengalami pertumbuhan signifikan. Percepatan pelaksanaan program prioritas di awal tahun anggaran menjadi pendorong utama peningkatan belanja K/L.
Selain belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah juga menjadi komponen penting dalam APBN. Alokasi untuk daerah terealisasi sebesar Rp95,3 triliun, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Keseimbangan Primer dan Pengelolaan Fiskal
Selain defisit APBN secara keseluruhan, tercatat pula defisit keseimbangan primer sebesar Rp4,2 triliun. Keseimbangan primer merupakan indikator penting yang mengukur selisih antara pendapatan negara dan belanja negara, dengan pengecualian pembayaran bunga utang.
Meskipun mengalami defisit pada awal tahun, pemerintah secara konsisten menegaskan bahwa kondisi fiskal negara tetap terkendali dan sejalan dengan desain APBN 2026. Pemerintah juga memberikan jaminan bahwa pembiayaan anggaran dilakukan secara terukur. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas fiskal dan memastikan kesinambungan dalam pengelolaan utang negara.
“Secara keseluruhan, APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber dan motor penggerak ekonomi, dengan pendapatan yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi, serta defisit yang tetap terkendali,” ujar Purbaya. “Kami optimistis APBN mampu menjaga stabilitas dan mendukung momentum pemulihan ekonomi nasional.”
Kinerja APBN pada awal tahun ini menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan stimulus ekonomi melalui belanja yang meningkat dengan kehati-hatian dalam menjaga kesehatan fiskal. Pertumbuhan penerimaan pajak yang positif menjadi sinyal baik bagi upaya pemulihan dan stabilitas ekonomi nasional di tahun 2026.
