PASURUAN – Komisi IV DPR RI bersama Badan Karantina Indonesia (Barantin) menyoroti pentingnya penguatan biosekuriti dan kesehatan sapi perah untuk menjaga keberlanjutan rantai pasok susu nasional.
Hal itu mengemuka dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Koperasi Usaha Tani Ternak (KUTT) Suka Makmur di Grati, Kabupaten Pasuruan, Senin (28/9).
Kunjungan tersebut membahas penguatan koperasi susu dan rantai pasok, sekaligus melihat berbagai tantangan yang dihadapi peternak, mulai dari populasi dan produktivitas sapi perah, kesehatan ternak, hingga ketersediaan sarana pascapanen.
Rombongan dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto. Ia menekankan pentingnya memperkuat populasi dan produktivitas sapi perah lokal sebagai bagian dari upaya meningkatkan produksi susu dalam negeri.
“Kemandirian susu nasional hanya bisa dicapai jika kita sungguh-sungguh memperkuat populasi dan produktivitas sapi perah lokal,” ujar Titiek di Pasuruan, Senin (28/9).
Menurutnya, peningkatan produksi susu tidak cukup hanya dengan menambah populasi sapi. Peremajaan ternak, penggunaan bibit unggul, ketersediaan pakan, penguatan koperasi, serta perlindungan kesehatan hewan juga menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan produksi.
“Koperasi peternak seperti KUTT Suka Makmur harus menjadi pilar utama produksi susu dalam negeri yang sehat, tangguh, dan sejahtera,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV juga menyoroti kebutuhan modernisasi fasilitas pascapanen di tingkat koperasi serta penguatan perlindungan kesehatan sapi perah.
Biosekuriti Dimulai dari Hulu
Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin Sriyanto mengatakan, peningkatan produksi susu perlu berjalan beriringan dengan penerapan biosekuriti yang kuat.
Menurutnya, penyakit hewan menular seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD) menjadi risiko yang perlu diantisipasi karena dapat mengganggu kesehatan ternak sekaligus menurunkan produktivitas peternakan.
“Badan Karantina Indonesia berkomitmen penuh menjaga ekosistem peternakan nasional melalui penerapan biosekuriti yang ketat di seluruh tempat pemasukan, pengeluaran, serta pelintasan antarwilayah,” ujar Sriyanto.
Ia menilai penguatan koperasi susu perlu diikuti sistem pengawasan kesehatan ternak yang memadai. Hal tersebut penting untuk memastikan sapi perah yang menopang produksi susu nasional terlindungi dari ancaman penyakit hewan.
“Penguatan koperasi susu seperti KUTT Suka Makmur harus diimbangi dengan jaminan bahwa sapi-sapi perah bebas dari ancaman PHMS,” katanya.
Barantin melakukan pengawasan terhadap lalu lintas hewan dan komoditas terkait sebagai bagian dari upaya mencegah masuk dan tersebarnya penyakit hewan karantina.
Pengawasan tersebut mencakup pemasukan bibit maupun bakalan sapi serta komoditas lain yang berpotensi menjadi media pembawa risiko penyakit. Selain itu, tindakan karantina dilakukan untuk memastikan hewan yang dilalulintaskan memenuhi persyaratan kesehatan sebelum masuk ke daerah tujuan.
Sriyanto menegaskan bahwa biosekuriti tidak hanya berkaitan dengan pencegahan penyakit, tetapi juga berhubungan langsung dengan keberlanjutan usaha peternak. Gangguan penyakit dapat berdampak pada produktivitas ternak dan mengganggu kelancaran rantai pasok susu.
“Melalui tindakan karantina yang disiplin dan mitigasi risiko yang kuat, kita tidak hanya melindungi investasi peternak lokal, tetapi juga mengamankan rantai pasok hulu demi terwujudnya kemandirian susu nasional,” ujarnya.
Karena itu, perlindungan kesehatan sapi perah perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tingkat peternakan, pergerakan ternak antarwilayah, hingga masuk ke dalam rantai produksi susu.
