Pelindo Regional 3 dan Kejati Jatim Perkuat Sinergi Kawal Proyek Investasi Pelabuhan

Teks Foto : Pelindo Regional 3 dan Kejati Jatim membahas alternatif penyelesaian sengketa melalui Adhyaksa Chambers dalam forum Focus Group Discussion. (ist)

SURABAYA – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 3 memberikan penghargaan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) atas kontribusinya dalam memberikan pendampingan hukum terhadap berbagai proyek investasi perusahaan.

Dukungan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pelabuhan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian Focus Group Discussion (FGD) bertema “Adhyaksa Chambers sebagai Alternative Dispute Resolution” yang mempertemukan jajaran Pelindo Regional 3 dan Kejati Jatim.

Executive Director 3 Pelindo Regional 3, Wahyu Widodo, menyampaikan bahwa pendampingan hukum dari Kejati Jatim memberikan penguatan bagi perusahaan dalam menjalankan berbagai agenda investasi. Terutama dalam menjaga kelancaran proyek serta memastikan setiap keputusan strategis memiliki landasan hukum yang jelas.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Kejati Jawa Timur atas profesionalisme dan pendampingan yang telah diberikan. Dukungan ini memberikan penguatan dari sisi kepastian hukum sekaligus keyakinan bagi manajemen dalam menjalankan berbagai proyek investasi secara akuntabel dan sesuai ketentuan,” ujar Wahyu.

Ia menjelaskan, pengembangan infrastruktur dan fasilitas pelabuhan merupakan bagian dari tanggung jawab Pelindo sebagai perusahaan yang bergerak di sektor kepelabuhanan dan logistik.

Selain meningkatkan kapasitas layanan, investasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat konektivitas antardaerah serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kolaborasi dengan aparat penegak hukum diperlukan guna menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam FGD tersebut, kedua pihak juga membahas Adhyaksa Chambers sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative Dispute Resolution (ADR).

Pembahasan ini menjadi kesempatan untuk bertukar pandangan mengenai penyelesaian persoalan hukum di luar jalur pengadilan atau litigasi, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Abdul Qohar, menyambut positif sinergi yang telah terjalin dengan Pelindo. Menurutnya, kolaborasi antara institusi penegak hukum dan badan usaha memiliki peran penting dalam membangun iklim bisnis yang transparan, sehat, dan memberikan kepastian hukum.

“Melalui forum ini, kami berharap pemahaman mengenai alternatif penyelesaian sengketa semakin berkembang. Sinergi antara Kejaksaan dan Pelindo diharapkan tidak hanya memperkuat penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan serta memberikan kepastian hukum bagi keberlangsungan investasi,” ungkap Abdul Qohar.

Ke depan, Pelindo Regional 3 berharap hubungan kelembagaan dengan Kejati Jatim semakin kuat. Ruang lingkup kerja sama juga diharapkan terus berkembang, mulai dari pendampingan hukum proyek investasi, mitigasi risiko, konsultasi, hingga pencegahan potensi persoalan hukum sejak tahap perencanaan.

Melalui kolaborasi tersebut, Pelindo Regional 3 optimistis dapat mendorong terciptanya ekosistem kepelabuhanan yang profesional, berintegritas, dan kompetitif. Dengan begitu, pembangunan serta investasi di wilayah kerjanya dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun perekonomian nasional.