oleh

Jelang Pilkada Serentak, Anggota DPD RI Kunjungi Sulteng

Palu, Indonesiakini.id – Dalam rangka menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020 khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Anggota DPD RI Dr. Abdurrahman Thaha SH MH bersama rombongan melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulteng dan secara resmi diterima Wakil Gubernur Sulteng bersama unsur Forkopimda dan OPD terkait, bertempat di Gedung Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Senin 7 Desember 2020.

Wakil Gubernur Sulteng, Dr. H. Rusli Dg. Palabbi SH MH dalam sambutannya menyampaikan, perhelatan demokrasi merupakan implementasi pembangunan nasional yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Melanjutkan pembangunan nasional adalah tanggung jawab bersama baik pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dan seluruh elemen masyarakat. Pilkada serentak tahun 2020, merupakan salah satu wahana yang bertujuan membangun demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di tengah-tengah menghadapi pandemi covit-19 dan beberapa kejadian terkait keamanan yang beberapa waktu lalu terjadi di Kabupaten Sigi sehingga harus menjadi perhatian khusus.

Menurut Wakil Gubernur, pemerintah provinsi Sulteng tengah berjuang memutus penyebaran virus covid-19 yang kian meningkat. Untuk itu, diharapkan kepada semua stakeholder untuk dapat saling tolong menolong dalam memutus penyebaran virus covid-19, sehingga tidak menjadi alasan penghambat jalannya persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020.

“Kita harus bangkit dan beradaptasi pada era normal dengan tetap menjalankan program yang telah direncanakan, namun senantiasa mempedomani protokol kesehatan,” jelas Wakil Gubernur.

Lebih lanjut dikatakannya, penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 telah didelegasikan kepada KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada, namun pemerintah daerah serta masyarakat tetap berkewajiban dan bertanggung jawab sesuai kapasitas dan wewenang masing-masing meliputi penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif khususnya di daerah dengan tingkat kerawanan tinggi serta adanya partisipasi masyarakat agar proses Pilkada serentak lanjutan berlangsung lancar, tertib dan aman serta memiliki legitimasi yang tinggi.

Menjelang Pilkada serentak kelanjutan tahun 2020 segala persiapan dan kesiapan harus terus dilakukan khususnya koordinasi yang meliputi keamanan, ketertiban serta kelancaran distribusi logistik Pilkada. Pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan dan pengawasannya menjadi perhatian semua pihak bukan hanya para penyelenggara Pilkada, namun melibatkan semua unsur pemerintahan dan pemerintah daerah, TNI serta polri wajib untuk memberikan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan Pilkada serentak kelanjutan tahun 2020.

“Oleh karena itu saya berharap semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pilkada serentak lanjutan dapat bersinergi melakukan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab demi suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 yang kondusif, aman, damai dan bermartabat di provinsi Sulawesi Tengah yang kita cintai ini,” jelas wakil gubernur.

Sementara itu, Anggota DPD RI, Dr. Abdurrahman Thaha, SH, MH dalam sambutannya mengatakan, pertemuan yang diadakan bertujuan menyelesaikan persoalan berkaitan persiapan Pilkada, dimana kebetulan komite 1 merupakan mitra pemerintah yang berkaitan dengan undang-undang Pilkada yang merupakan ranah serta domain kewenangan DPD RI baik dalam undang-undang MD3 melalui rapat gabungan bersama komisi 1, komisi 2 dan komisi 3.

“Perlu saya jelaskan bahwa di komite 1 terdiri dari gabungan yang ada di DPD mencakup, komisi 1, 2 dan 3, di DPD RI itulah mitra-mitra kami yang sangat luar biasa.

” Untuk itu, kami ingin mendengarkan dan meminta masukan khususnya KPU dan Bawaslu dan pihak keamanan dalam hal TNI dan Polri serta penegak hukum melalui kejaksaan serta mendengarkan persiapan-persiapan, termasuk mengevaluasi persiapan Pilkada yang ada di beberapa kabupaten dan provinsi.

Dalam sesi tanya jawab dari unsur Forkopimda serta penyelenggara Pemilu muncul beberapa hal yakni ;

1. Bawaslu.
Menurut perwakilan Bawasluh tanggal 23 November 2920 telah dilaksanakan apel siaga pengawasan yang dilaunching di Bawasluh Provinsi dan apel siaga di Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Buol serta daerah lainnya.

Distribusi logistik pada tanggal 8 Desember 2020 sore sudah harus sampai di masing-masing TPS, akan tetapi berdasarkan hasil patroli masih ditemukan kekurangan dan kelebihan dibeberapa kabupaten.

Pihak Bawasluh juga menyampaikan, berdasarkan pemantauan ada beberapa pengawas TPS yang terindikasi reaktif covid-19, misalnya di Kabupaten Morowali

“Kami juga melakukan kroscek jangan sampai terjadi politik uang dan pembagian sembako. Bahkan ada beberapa kasus pidana terkait penyalahgunaan Pilkada yang sudah diputuskan,” ujar perwakilan Bawasluh.

2. Polda Sulteng
Pihak Polda menyatakan telah melakukan pergeseran PAM TPS khususnya TPS yang sudah terdistribusi logistic. Pola pengamanan yang akan dilakukan yakni 2 anggota Polri ditiap TPS. Dan untuk menghindari serangan fajar, akan diturunkan operasi pada malam hari

3. KPU Provinsi Sulteng.
Pihak KPU mengakui tidak ada kendala dalam penyaluran logistik di kota Palu. Akan tetapi bisa saja terdapat kendala penyaluran logistik, termasuk APD kaos tangan di beberapa pelosok misalnya Kabupaten Banggai Laut akibat persoalan cuaca.

Menurut pihak KPU, dalam TPS diberlakukan protokol kesehatan yang ketat dan lokasi akan disemprot disinfektan

4. Kasrem 132 TDL,
Menyambut Pilkada serentak, pihak TNI mengakuisudah siap dalam membantu kepolisian. Sementara itu, berkaitan kejadian Lembantongoa Kabupaten Sigi tidak ada berkaitan dengan sara, untuk daerah lain Keamanan kondusif

5. Danlanal
Pihak Angkatan laut sangat membantu proses Pilkada dan menyatakan siap melakukan pengecekan pada masing-masing TPS.

6. Kejati
Pihak Kejati telah siap pada unit Gakumdu dan menempatkan 5 jaksa di tingkat provinsi dan masing-masing 2 orang pada tingkat kabupaten/kota

Berkaitan dengan money politik belum ada aduan yang masuk di Gakumdu Kejati dan diharapkan adanya partisipasi dari seluruh masyarakat

7. Kejati mengakui tetap memantau distribusi logistik, APD dan sebagainya dan informasinya telah terdistribusi di kantor kecamatan.

8. Pengadilan
Siap memeriksa pelanggaran pemilu sesuai UU yang berlaku.

9. Ketua Komisi 1 DPRD Sulteng, Menurut perwakilan DPRD Sulteng masih banyak masyarakat yang belum terdata bahkan belum mendapatkan kartu pemilih termasuk dirinya yang ditanggapi langsung oleh pihak KPU, bahwa
C-6 hanya merupakan pemberitahuan dan boleh melakukan pemilihan hanya dengan menggunakan KTP dengan catatan telah terdata di kantor kelurahan. ***

Biro Humas dan Protokol

Komentar

News Feed