oleh

Kuasa Hukum Tim Hebat Nilai Tidak Ada Ketegasan KPU Sulteng Menerapkan Sanksi

Palu, Indonesiakini.id – Kuasa Hukum Tim Hidayat Lamakarate dan Bartholomeus Tandigala atau Hebat selaku Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng nomor urut 01, menilai tidak ada ketegasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah (Sulteng) menerapkan sanksi terhadap terlapor Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng nomor urut 02, Rusdy Mastura dan Ma’mun Amir.

Hal itu disampaikan oleh Kuasa Hukum Tim Hebat, Amirullah, SH dalam konferensi pers di Sekretariat Media Center Tim Hebat, Senin (07/12/2020) malam.

“Kami sudah mendatangi KPU kami sudah berdiskusi dengan KPU terkait dengan masalah ini, hanya saja kami melihat ada ketidak tegasan dalam menerapkan sanksi,”ujarnya.

Amirullah menjelaskan, semestinya KPU Sulteng di dalam keputusannya memberikan batasan waktu kepada terlapor sekaitan Kartu Sulteng Sejahtera (KSS), kapan ditarik, dalam bentuk apa ditarik dan apa sangsinya jika tidak ditarik.

“Tapi di dalam putusan itu tidak dijelaskan, sehingga sampai saat ini tidak ada realisasi. Inilah kami memandang satu bentuk kelemahan daripada penyelenggara ini karena tidak ada ketegasan ketika adanya pelanggaran,”tegasnya.

Amirullah mengaku, pihaknya sudah mempertanyakan terkait penarikan KSS serta sanksi yang diberikan jika tidak ditarik. Namun kata dia, tida ada bentuk tindak lanjut, karena ketidak tegasan dari KPU Sulteng.

Bahkan kata Amirullah, pihaknya mengajukan gugatan itu ke Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulteng untuk diuji secara hukum sekaitan dengan ketidak tegasan KPU Sulteng.

“Salah satunya kita menjadikan bukti bahwa KPU tidak tegas dari sisi waktu dan tidak tegas dari sisi sanksi,”jelasnya.

Amirullah mengatakan, terlapor hanya diperingatkan begitu saja. Justru akibatnya kata dia, malahan KSS diedarkan ketika disuruh untuk menarik, namun dibiarkan ada orang yang mengedarkan kembali.

“Nah, jika kita melakukan tindakan sweeping (KSS), kita bisa dilapor, kita mengharapkan kepada Bawaslu dan KPU untuk menegakkan aturan pemilu,”pintahnya.

“Jika kita melakukan tindakan itu, maka kita akan dilaporkan juga sehingga kita mengharapkan adanya ketegasan dari pihak KPU Sulteng dan Bawaslu Sulteng,”

Amirullah berharap, peran dari penyelenggara dan pengawas pemilu dapat dijalankan sesuai dengan amanah dari negara dan rakyat.

“Jadi saya harap fungsi yang diemban oleh KPU dan Bawaslu tetap dijalankan sebagaimana mestinya,”pungkasnya. DAL

Komentar

News Feed