oleh

MKKS Meminta Ada Pengganti Kompensasi Jika Tetap Dilakukan

Rencana Penghapusan Pergub Nomor 10 Tahun 2017

Palu, Indonesiakini.id – Rencana penghapusan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa atau biasa disebut dengan dana komite sekolah, dengan perioritas untuk membantu tenaga guru honorer, tenaga kependidikan dan lainnya, dalam memberikan upah, tentu mendapat tanggapan langsung dari Ketua Umum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) kota Palu.

Ketua Umum MKKS Kota Palu drs. Salim, MM, mengatakan, jika benar nantinya Pergub Nomor 10 Tahun 2017 bakal dihapus sebagaimana dengan informasi yang berkembang, tentu pihaknya meminta ada kompensasi sebagai pengganti dari adanya rencana penghapusan Pergub tersebut.

“Saya mendengar di masyarakat, bahwa memang ada wacana rencana dari pemerintah provinsi Sulawesi Tengah bakal menghapus Pergub tadi. Tentu, kalau ingin menghapus, minimal ada solusi sebagai dari pengganti Pergub tadi, semisal dengan adanya kompensasi dari pemerintah daerah dalam memenuhi kesejahteraan pada guru honorer, tenaga kependidikan di satuan pendidikan setingkat SMA/SMK/SLB sederajat,” ungkapnya kepada Indonesiakini.id, Rabu (18/8/2021).

“Jika nantinya bakal dihapus dan tidak ada kompensasi sebagai pengganti dari Pergub, kita mau gaji dari mana mereka semuanya,” sebutnya.

“Jumlah tenaga guru honorer, tenaga pendidikan seperti TU, Security dan sebagainya, begitu banyak, lantas kalau dihapus, bagaimana nasib sekolah dan mereka semuanya,” tambahnya.

Kemudian, soal kompensasi yang dimaksud oleh Salim, yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA 5 Negeri Palu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah jika benar-benar bakal menghapus Pergub Nomor 10, tentunya dapat menjamin kelangsungan seluruh tenaga guru honorer maupun tenaga kependidikan dan lainnya, dengan mengakomodir melalui anggaran daerah untuk mempertahankan keberlangsungan dari mereka.

Karena kalau tidak, lanjut Salim, hal ini akan berimbas kepada kemorotan dari nasib satuan pendidikan yang dimana dituntut untuk terus maksimal berprestasi dalam setiap ajang, namun tidak ditopang oleh keberadaan guru honorer maupun tenaga kependidikan dan lainnya.

“Kita butuh keseriusan dari Pemrov Sulteng. Kita tahu, memang Pemrov berupaya untuk menjadikan dunia pendidikan terutama sesuai dengan visi-misinya untuk pendidikan gratis. Namun, itu tadi, harus ada kompensasi yang diberikan, jika ingin sekolah tetap berprestasi,” ujarnya.

“Kami juga mengusulkan bukan pendidikan gratis tetapi pendidikan nol rupiah. Mengapa, pendidikan nol rupiah itu diperuntukkan benar-benar kepada mereka yang tidak mampu untuk tidak membayar biaya sekolah, seperti dana komite sekolah, tetapi untuk kalangan mampu tetap membayar kewajiban dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan dari seluruh tenaga guru honorer, tenaga kependidikan dan lainnya di masing-masing satuan pendidikan,” bebernya.

“Mengapa pendidikan NOL RUPIAH bukan pendidikan gratis, karena masing-masing sekolah sudah memiliki data dan mengetahui mana siswa-siswinya yang berhak memang mendapatkan perioritas pendidikan nol rupiah dan mana yang memang berhak untuk tetap memberikan kontribusi kepada sekolah (orang tua yang mampu dari segi ekonomi),” ungkapnya.

Selanjutnya, Salim tegaskan, bahwa upaya dari berlakunya Pergub Nomor 10 Tahun 2017 tersebut, tidak lepas dari peran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Irwan Lahace.

Hal ini dengan melihat pertimbangan ketika itu, seluruh guru honorer dirumahkan karena kesulitan dengan menggunakan dana BOS, sementara sekolah sangat membutuhkan peran dari tenaga guru honorer dan lainnya.

“Jadi, kala itu kita betul-betul diperhadapkan dengan guru honorer yang memang sulit kita mau gaji dengan dana BOS, maka yang terjadi merumahkan seluruh guru honorer di kota Palu ketika itu (setingkat SMA),” kata Salim.

“Sementara sekolah ini sangat membutuhkan tenaga guru, karena sekolah biar bagaimana juga pasti butuh guru sesuai dengan jurusannya. Guru mata pelajaran memiliki kemampuan dalam mengelolah suatu mata pelajaran yang diajarkan, contoh mate-matika, bahasa Indonesia, apa tidak mungkin kita mengarahkan guru sejarah mengajarkan mate-matika, atau sebaliknya. Dengan adanya Pergub nomor 10 tahun 2017, sangat membantu sekali pihak sekolah, semoga dapat dipertimbangkan masukan dan usulan kami,” haraP Salim dengan menjabat pula sebagai Ketua Forum Musyawarah Kepala Sekolah Sulawesi Tengah.(MRZ)

Komentar

News Feed