oleh

Pemkot Bisa Digugat Lakukan Penerapan PPKM Keliru

Palu, Indonesiakini.id – Pemerintah Kota Palu dengan melakukan kebijakan Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) keliru memiliki potensi untuk bisa digugat oleh warga kota Palu.

Dewan Pengawas Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PHBR) Sulteng Harun, SH, mengatakan, Dalam sebuah media online yang terbit hari Jum’at, tanggal 10 September 2021, diberitakan pernyataan Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid mengenai perkembangan penanganan pandemic Covid-19 di Kota Palu, Walikota Palu menargetkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Palu akan turun ke level 2 pada pekan depan karena saat ini posisi BOR atau ketersediaan tempat tidur  di Rumah Sakit Anutapura di posisi 30 persen.

Selanjutnya, Walikota Palu mengungkapkan, seharusnya PPKM Level 4 di Kota Palu tidak diperpanjang, tetapi turun ke level 2. Hal ini lantaran adanya miss pada laporan persentase BOR. Dari hasil koordinasi ada miss pada Laporan BOR tersebut, jadi menurut laporan seakan BOR kita tidak menurun, padahal saat ini berada posisi 30 persen.  Wali Kota berharap, dengan adanya koreksi tersebut, pemerintah pusat dapat segera menurunkan status PPKM di Palu. Pada perpanjangan PPKM Level 4 baru baru ini, Wali Kota mengatakan tidak mengeluarkan surat edaran baru, karena peraturan pengetatan PPKM masih mengacu pada surat edaran sebelumnya bedasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri. Sebelumnya, Pemerintah telah memperpanjang pelaksanaan PPKM Level 4 di Palu mulai tanggal 7 hingga 21 September mendatang.

“Berita diatas tentu mengejutkan sekaligus menimbulkan pertanyaan, mengapa hal tersebut bisa terjadi?,” ungkap Harun kepada Indonesiakini.id Senin (13/9/2021).

“Kita semua tentu sangat menyesalkan hal tersebut, karena kesalahan yang disebut Walikota sebagai miss itu telah menimbulkan dampak yang cukup besar dikalangan masyarakat. Bagaimana tidak, pemberlakuan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) sejak awal telah mengundang pro dan kontra ditengah masyarakat karena cenderung membatasi ruang gerak masyarakat dalam beraktifitas sehari-hari akibat penutupan akses jalan, pembatasan jam buka usaha toko/warung/kios/lapak dan bentuk usaha masyarakat lainya. Bahkan terjadi penguncian (lockdown) atas wilayah wilayah tertentu. Akibatnya, pendapatan masyarakat menurun, bahkan banyak usaha masyarakat gulung tikar, belum lagi timbulnya cap negative atas orang perorang atau wilayah tertentu, serta dampak social ekonomi lainnya,” kata Harun.

Kemudian, terjadinya miss pada laporan persentase BOR sebagaimana dimaksud Walikota Palu diatas tentunya tidak akan terjadi jika Pemerintah bekerja secara cermat, atau dengan kata lain bahwa miss pada laporan persentase BOR yang berdampak pada kekeliruan dalam menetapkan status /level PPKM terjadi akibat ketidakcermatan pemerintah dalam melakukan perencanaan dan tindakan penanganan pandemic COVID di kota Palu. Dalam konteks Hukum Administrasi Pemerintahan, tindakan Pemerintah Kota Palu telah melanggar salah satu Asas Umum Pemerintahan yang baik yakni Asas Kecermatan.

“Dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa Asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Sedangkan dalam konteks Hukum Perdata, tindakan Pemerintah dapat dikualifikasi sebagai sebuah kelalaian yang mengakibatkan kerugian,” ujarnya.

Dalam konteks hukum perdata, ditegaskan bahwa negara adalah sebuah badan hukum. Sebagai sebuah badan hukum negara dapat melakukan perbuatan hukum perdata atau perbuatan perdata (Vide Pasal 1654 KUH Perdata). Dengan demikian negara, seperti halnya orang-orang pribadi, dapat mempunyai hak kebendaan (hak obyektif) dan mempunyai hak perorangan (hak subyektif) dan dapat memikul tanggung jawab menurut hukum perdata (tanggung jawab perdata).

“Sehingga dengan adanya peristiwa ini, sangat terbuka kesempatan masyarakat/warga untuk mempersoalkannya secara hukum dengan mengajukan Gugatan. Baik gugatan dengan konstruksi perbuatan melawan hukum oleh penguasa (on rechtmatige overheist daad) di PTUN sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 maupun berdasarkan konstruksi perbuatan melawan hukum (on rechtmatige daad) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 jo 1366 KUH Perdata di Pengadilan Umum,” lanjutnya.

Selain itu, terdapat pula mekanisme gugatan lain yang dapat digunakan warga di Pengadilan Umum, yakni gugatan Claas Action atau gugat a Citizen Law suit.  Apabila akibat pemberlakuan PPKM yang keliru tersebut terdapat kerugian materiil yang nyata dialami masyarakat dalam jumlah yang banyak, dengan dasar hukum dan tuntutan yang sama, maka dapat diterapkan Gugatan dalam bentuk perwakilan atau Class Action sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2002.  Sedangkan gugatan citizen law suit adalah gugatan non ganti rugi materiil, Gugatan yang diajukan dengan mekanisme citizen law suit tersebut bertujuan untuk mendorong pemerintah melakukan kewajibannya secara lebih serius. Karena itu sanksi tidak hanya dapat dijatuhkan pada pemerintahan secara institusional juga terhadap pribadi-pribadi.(MRZ)

Komentar

News Feed