oleh

Penerapan UU Cipta Kerja, Pemerintah Bentuk Tim Independen Serap Aspirasi Publik

JAKARTA – Untuk menindaklanjuti pelaksanaan Undang – Undang Cipta Kerja, saat ini pemerintah membentuk tim independent yang bertugas menyerap aspirasi publik terkait substansi dan muatan dari Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidan Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam cuitan di akun twiter @airlangga_hrt pada Senin (23/11/2020).

Menurut Airlangga, pemerintah memerlukan masukan masyarakat dan pemangku kepentingan agar rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden, turunan dari UU Cipta Kerja dapat benar – benar dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Harapannya, UU Cipta Kerja dapat mengakomodir semua masukan, tanggapan dan usulan dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, demi kepentingan nasional,” katanya.

“Kita semua berharap, implementasi UU Cipta Kerja dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi memajukan iklim usaha dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat,” tambahnya.

Sebagimana diketahui, UU Cipta kerja atau Omnibus Law resmi berlaku sejak 2 November 2020 setelah Presiden Joko Widodo menandatangani UU Cipta Kerja itu pada tanggal itu. Setelah ditandatangani Presiden Jokowi, kini UU Cipta kerja telah menjadi UU Nomor 11 tahun 2020.

Dalam ketentuan penutup pasal 185 UU Cipta Kerja itu, disebutkan bahwa peraturan pelaksana baik dalam bentuk Perpres ataupun Peraturan Pemerintah (PP), wajib ditetapkan paling lama tiga bulan atau maksimal sampai pada Februari 2021.

“Semua peraturan pelaksanaan dari undang – undang yang telah diubah oleh undang – undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang – undang ini dan wajib disesuaikan paling lama tiga ulan,” demikian bunyi pasal 185 huruf b.

Pasal – Pasal Kontroversi Dalam UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 186 pasal yang di dalamnya mengatur masalah ketenaga kerjaan hingga lingkungan hidup. Meski telah resmi berlaku, namun dalam UU Cipta Kerja masih terdapat beberapa pasa yang kontroversi sehingga masih harus diperjelas dalam aturan turunan baik dalam Perpres maupun Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Cipta Kera.

Dikutib dari kompas.com terdapat beberapa pasal kontroversi diantaranya Pasal 59 UU Cipta Keraj yang menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak. Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (4) UU Ketenagakerjaan mengatur, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan peraturan pemerintah.

Sementara UU Ketenagakerjaan mengatur PKWT dapat diadakan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Ketentuan baru ini berpotensi memberikan kekuasaan dan keleluasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas.

Pasal 79 Hak pekerja mendapatkan hari libur dua hari dalam satu pekan yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan dipangkas. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 81 angka 23 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 79 UU Ketenagakerjaan. Pasal 79 ayat (2) huruf (b) UU Cipta Kerja mengatur, pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu pekan. Selain itu, Pasal 79 UU Cipta Kerja juga menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang dua bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama enam tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja enam tahun.

Pasal 79 ayat (3) hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Pasal 79 Ayat (4) menyatakan, pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Kemudian, Pasal 79 ayat (5) menyebutkan, perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 88 Ayat (4) kemudian menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Selain itu, disisipkan 5 pasal, yaitu Pasal 88A, Pasal 88B, Pasal 88C, Pasal 88D, dan Pasal 88E yang mengatur soal penetapan upah.

Pasal UU Ketenagakerjaan yang dihapus UU Cipta Kerja juga menghapus sejumlah pasal yang sebelumnya tertuang di UU Ketenagakerjaan. Aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan dihapus lewat UU Cipta Kerja. Penghapusan ini tercantum dalam Pasal 81 angka 29 UU Cipta Kerja yang menghapus Pasal 91 UU Ketenagakerjaan. Pasal 91 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengatur pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian Pasal 91 ayat (2) menyatakan, dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain tercantum pada Pasal 91, aturan soal larangan membayarkan besaran upah di bawah ketentuan juga dijelaskan pada Pasal 90 UU Ketenagakerjaan. Namun, dalam UU Cipta Kerja, ketentuan dua pasal di UU Ketenagakerjaan itu dihapuskan seluruhnya. Selain itu, UU Cipta Kerja menghapus hak pekerja/buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja ( PHK) jika merasa dirugikan oleh perusahaan.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 81 angka 58 UU Cipta Kerja yang menghapus Pasal 169 UU Ketenagakerjaan. Pasal 169 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan, pekerja/buruh dapat mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika perusahaan, di antaranya menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam. Pengajuan PHK juga bisa dilakukan jika perusahaan tidak membayar upah tepat waktu selama tiga bulan berturut-turut atau lebih. Ketentuan itu diikuti ayat (2) yang menyatakan pekerja akan mendapatkan uang pesangon dua kali, uang penghargaan masa kerja satu kali, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156.

Namun, Pasal 169 ayat (3) menyebutkan, jika perusahaan tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang diadukan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hak tersebut tidak akan didapatkan pekerja. Pasal 169 ini seluruhnya dihapus dalam UU Cipta Kerja. MHF

Komentar

News Feed