oleh

Pernyataan JK Jadi Polemik, Hamid Awaluddin Beri Penjelasan Sebenarnya

JAKARTA – Pernyataan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) yang menyebut fenomena dukungan umat kepada Habib Rizieq Shihab diakibatkan karena adanya kekosongan kepemimpinan di acara dialog melalui zoom dengan Partai Keadilan Sejaktera (PKS), menuai pro dan kontrak serta menuai polemik.

Menanggapi polemik itu, mantan Menteri Hukum dan HAM RI era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla, Hamid Awaluddin memberikan penjelasan bahwa konteks peryataan JK itu, bukanlah kekosongan kepemimpinan nasional dalam pemerintahan. Namun adanya kekosongan pemimpin di kalangan partai – partai Islam maupun ormas – ormas Islam, sehingga sosok Habib Rizieq Shihab dianggap sebagi tokoh yang bisa mewakili suara umat Islam.

“Saya adalah orang pertama kali yang mendengar pernyataan pak JK terkait kekosongan kepemimpinan itu. Saya ingat sekali, waktu Habib Rizieq pulang ke tanah air, saya bersama pak JK ada di kantor PMI (Palang Merah Indonesia) dan nonton televisi ribuan orang menjemput Habib Rizieq. Pak JK bertanya kepada saya, Hamid ini fenomenan apa kok banyaknya orang menjemput Habib Rizieq,” ujar Hamid Awaluddi dalam program sapa indonesia malam Kompas TV pukul 20.30 Wita, Senin (23/11/2020).

Menurut Hamid Awaluddin, setelah melihat fonomena itu, JK lalu menyampaikan kepada dirinya agar segera bicara dengan partai – partai politik islam, kepada ormas islam, kenapa ada gerakan massa seperti itu. Jangan – jangan aspirasi mereka tidak tersalurkan melalui partai – partai politik islam atau ormas – ormas islam.

“Itu hari pertama, saya orang pertama yang mendengarkan berkali – kali dia (JK) ulangi. Bahkan sampai menyebut partai PKS, PKB, PPP. Kemudian ormas islam ada dua dia sebut yakni Muhammadiah dan NU (Nahdatul Ulama),” terang Hamid Awaluddin.

Menurut JK, kerumunan massa bersama Habib Rizieq Shihab, kemungkinan karena tidak menemukan kanalisasi aspirasi yang ada di Partai Politik Islam dan di Ormas – Ormas Islam, konteksnya seperti itu kata Hamid Awaluddin.

“Statemen pak JK, jangan sampai kelompok Habib Rizieq ini tidak menemukan kanalisasi aspirasi, baik melalui partai politik, maupun ormas islam. Jadi pak JK tidak menyinggung hal lain. Selain kanalisasi aspirasi politik atau aspirasi idealisme mereka yang mungkin tidak tersalurkan di partai politik islam dan ormas Islam. Pak JK menggunakan kata idealisme mereka, tidak terkanalisasi,” jelas orang dekat JK ini.

JK berpendapat, kalua tidak ada upaya serius untuk mempertemukan dengan para pendukung Habib Rizieq Shihab, maka gerakan yang mendukung Habib Rizieq bisa menjadi gerakan radikal dan itu yang paling tidak diinginkan JK.

“Pak JK sangat tidak menginginkan gerakan itu menjadi gerakan radikal. Sederhana, gerakan ini sangat intoleran, makanya beliau sangat khawatir jangan sampai ini menjadi gerakan radikal. Itu yang paling beliau tidak kehendaki. Ini yang dia katakan ke saya waktu berdua,” ujar Hamid Awaludin.

Sementara itu Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP), Juri Ardiantoro mengatakan, semua penjelasan terkait apa yang dikhawatirkan JK terkait gerakan massa seperti yang tejadi akhir – akhir ini di Indonesia, kemudian penjelasan terkait kemungkinan adanya saluran – saluran aspirasi yang tertutup terutama dari lembaga politik baik DPR, partai – parta islam terhadap pendukung Habib Rizieq Shuhab tidak menimbulkan masalah.

Namun munculnya statement JK yang menyebutkan adanya kekosongan kepemimpinan dikaitkan dengan dukungan terhadap Habib Rizieq Shihab, mendapat protes, karena persepsinya menjadi lain. Karena apa yang dilakukan Habib Rizieq Shihab dan para pendukungnya, sangat mudah dibaca adalah gerakan – gerakan politik yang langsung mengarah kepada proses delegitimasi pemerintahan saat ini.

“Sangat jelas, kalua kita dengarkan ceramah – ceramahnya, profokasi – profokasinya, baik Habib Rizieq sendiri dan para pendukungnya, maupun alat – alat komunikasi dalam bentuk baliho, statement, itu sangat jelas sekali sedang membangun perlawanan dengan pemerintah saat ini,” ujar Juri Ardiantoro.

Hal itu kata Juri, sangat berbeda dengan kritik. Kalua kritik, konten – konten dan isu tertentu yang memberikan jalan keluar atau memberikan masukan – masukan atas kritik yang disampaikan, tetapi apa yang dilakukan oleh Habib Rizieq dan para pendukungnya, sama sekali jauh dari itu.

“Bahkan sejak pulang dari tanah suci ke Indonesia, Habib Rizieq langsung ngegas dan memberikan semacam tanda petik ancaman – ancaman. Kalua pemerintahan tidak memberikan atau tidak menjamin atau tidak menuruti persyaratan – persyaratan atau keinginan – keinginan yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Misalnya dia akan menyerukan perlawanan, meskipun dibungkus dengan isu revolusi akhlak, jika beberapa hal yang dituntut Habib Rizieq tidak dipenuhi,” jelas Juri Ardiantoro.

Beberapa syarat yang disampaikan Habib Rizieq, misalnya soal pembebasan orang – orang yang oleh pengadilan telah dinyatakan bersalah yang kebetulan adalah beberapa ulama atau tokoh – tokoh islam yang oleh pengadilan telah dinyatakan bersalah.

Tuntutan – tuntutan lainnya yang semua bernada memberikan tekanan – tekanan kepada pemerintah, jika ini tidak dilakukan maka Habib Rizieq akan menyerukan perlawanan dan ini sangat terlihat dalam gerakan – gerakan terakhir baik di Jakarta maupun di daerah lain.

Juri menyampaikan, kalua hanya sekedar kritik tidak masalah, namun jika melakukan perlawanan dan membangun kekuatan – kekuatan untuk mendelegitimasi pemerintah, ini sudah lain masalahnya. Kenapa tidak ditangkap, tentu aparat hukum punya pertimbangan – pertimbangan.

“Intinya sebenarnya, sejak awal pemerintah telah memberikan kesempatan kepada Habib Rizieq untuk silahkan pulang ke Indonesia, tetapi yang dilakukan Habib Rizieq sejak kedatangannya memiliki persoalan politik tersendiri,” tandas mantan Ketua KPU RI ini. MHF

Komentar

News Feed