oleh

Walhi Sulteng : DPRD Parimo Belum Seriusi Tambang Liar

Palu, Indonesiakini.id – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tengah (Sulteng) ikut menyoroti sekaitan tambang liar atau Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).

Menurut Direktur Walhi Sulteng, Abdul Haris Lapabira, sejauh ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parimo belum menseriusi masalah PETI yang marak terjadi di Kabupaten Parimo.

“Walhi Sulteng beranggapan bahwa harusnya maraknya tambang liar (PETI) di Parimo sejak awal sudah diantisipasi oleh pemerintah. Tugas DPRD lah melakukan pengawasan,”ujar Abdul Haris Lapabira kepada sultengnews, Senin (22/02/2021).

“Sejauh ini kami belum pernah melihat ada upaya serius dari DPRD untuk itu,”tegasnya.

Padahal, kata Haris, selama ini masalah PETI sudah terjadi berulang kali di beberapa wilayah di Kabupaten Parimo.

“Maraknya tambang di Parimo bukan hanya terjadi kali ini. Sebelumnya ada di wilayah Moutong, Tomini, Palasa, Kayuboko, dan terbaru di wilayah Kasimbar,”ucapnya.

Bagi Haris, permasalahan PETI ini, perlu diseriusi oleh DPRD Kabupaten Parimo dan tidak sekedar mengeluarkan pernyataan semata.

“Maraknya penambangan ini terjadi harus dilihat secara serius oleh DPRD. Jangan hanya bicara di media. Tapi tentukan sikap di dalam DPRD,”pungkasnya.

Sebab, kata Haris, fungsi pengawasan merupakan tugas DPRD Kabupaten Parimo yang harus dilakukan secara serius.

“Karena itu tugas mereka untuk melakukan pengawasan,”sebutnya.

Haris menyatakan, Bupati Kabupaten Parimo, Samsurizal Tombolotutu seharusnya di panggil oleh DPRD Kabupaten Parimo dan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“Harusnya Bupati (Kabupaten Parimo) dipanggil atas situasi ini, sebagai bentuk pengawasan,”cetusnya.

Haris menjelaskan, dengan adanya upaya RDP tidak akan terjadi silang pendapat dalam menyikapi persoalan tambang di Kabupaten Parimo.

“Jangan sampe ada perbedaan sikap merespon maraknya tambang ini. Maraknya tambang di Desa Kayuboko dengan hadirnya tambang baru dibeberapa daerah lain harus dilakukan upaya hukum yang sama, harus adil,”jelasnya.

Haris juga meminta Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto dapat berlaku adil dan memanggil Bupati Kabupaten Parimo.

“Sebagai Ketua DPRD Parimo kami minta Ketua DPRD bersikap lebih adil. Panggil Bupati Parimo sebagai fungsi pengawasan atas dampak lingkungan yang terjadi disana,”tandasnya. DAL

Komentar

News Feed