oleh

Walikota Hadianto, Akui Bangun Kesepakatan Dengan Pemilik Lahan Huntara

Warga Penyintas Huntara Asam 3, Bayar Tiap Bulan 150 Ribu Rupiah

Palu, Indonesiakini.id – Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Palu yang ke-43 tahun atau bertetapan dengan tiga tahun usia bencana alam yang melanda kota Palu 28 September 2018, likuifaksi, gempa dan tsunami, rupanya masih banyak warga penyintas yang tinggal di Hunian Sementara (Huntara), seperti di Huntara Asam 3 kelurahan Kabonena, kota Palu.

Dengan sejumlah permasalahan yang belum diselesaikan oleh Pemerintah Kota Palu atas hak pemenuhan kebutuhan hidup warga penyintas di Huntara-Huntara yang ada, Huntara Asam 3 salah satu bukti bahwa warga penyintas masih tinggal dan berdiam disana.

Parahnya, warga yang masih tinggal di Huntara Asam 3, dengan kesepakatan yang dibangun oleh Walikota Palu dan pemilik lahan, setiap bilik yang ditempati oleh warga penyintas dikenai biaya setiap bulannya.

Sebagaimana dalam pemberitaan yang beredar di tengah-tengah masyarakat kota Palu belum lama ini, masyarakat atau warga penyintas resah atas keputusan yang diambil oleh pemerintah kota Palu dengan pemilik lahan.

Hal itu, karena sesuai dengan komitmen awal dari pembangunan Huntara Asam 3, pemerintah sepenuhnya membangun Huntara dengan memenuhi segala hajat hidup warga penyintas selama tinggal di Huntara termasuk dengan tempat tidurnya tanpa ada biaya sepersen pun alias gratis.

Wali Kota Palu Hadianto Rasyd, saat ditemui di sela-sela memperingati HUT Kota Palu dan dirangkaikan dengan demo warga penyintas di sekitar kantor Walikota Palu, membenarkan dan mengakui, telah membangun kesepakatan dengan pemilik lahan Huntara Asam 3 untuk dialihfungsikan lahan tersebut dari sebelumnya gratis untuk warga penyintas, kini telah berbayar 150 ribu rupiah perbulan.

“Huntara Asam 3 sudah pertemuan saya dengan pemilik tanah dengan penghuni Huntara, 150 ribu perbulan, murah itu daripada bayar kos di luar,” ungkap Hadianto Rasyd kepada Indonesiakini.id, Senin (27/9/2021).

Menurutnya, pemberlakuan penerapan pembiayaan di Huntara Asam 3 tesebut oleh Pemerintah Kota Palu maupun dengan pemilik lahan, sebab karena masa kontrak penggunaan lahan atau lokasi pembangunan Huntap dari pemilik lahan sudah berakhir.

Karena masih banyak warga penyintas yang tinggal di Huntara Asam 3, sebahagiaan dari warga yang tinggal tidak memiliki alas hak kepemilikan tanah, tentunya pertimbangan dengan biaya satu bulan tersebut merupakan alternative dari Pemerintah kota Palu.

“Ada warga yang tidak punya alas hak, sementara yang diganti oleh pemerintah yang punya alas hak kepemilikan (sertifikat tanah),” kata Hadianto Rasyd.(MRZ)

Komentar

News Feed