Ketua KPPU Dorong Jargas Kota Gantikan Subsidi LPG Rp 830 Triliun

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa (Foto: KPPU)

JAKARTA | Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M. Fanshurullah Asa, mengungkapkan bahwa jaringan gas (jargas) kota bisa menjadi solusi terbaik untuk menggantikan subsidi LPG yang mencapai Rp 830 triliun. KPPU melihat bahwa kebijakan saat ini tidak memberikan perubahan signifikan dalam pengembangan jargas, sementara subsidi LPG terus membebani anggaran pemerintah.

Dalam diskusi mengenai Kinerja 100 Hari Anggota KPPU Periode 2024-2029 pada 3 Juli 2024, Ifan (sapaan akrab Ketua KPPU) menegaskan pentingnya keberanian dalam memimpin dan mengambil langkah strategis untuk mengalihkan subsidi gas LPG 3Kg ke pembangunan jargas kota.

“Penggunaan subsidi saat ini tidak tepat sasaran. Diperlukan kepemimpinan yang kuat untuk menghemat APBN dengan memperluas jaringan gas kota,” ujarnya dalam siaran pers KPPU, (06/07/24) Sabtu.

Pengembangan jargas termasuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018 dan masuk dalam RPJMN 2020-2024 dengan target 4 juta SR (sambungan rumah) pada 2024. Namun, hingga kini realisasinya baru mencapai 20% dari target APBN. Hal ini disebabkan oleh monopoli PT. Pertamina Gas Negara, Tbk. yang tidak melibatkan BUMD dan swasta dalam investasi jargas kota.

Ketergantungan konsumen pada LPG 3Kg terus meningkat, dengan konsumsi naik dari 6,8 juta MT pada 2019 menjadi 8,07 juta MT pada 2023. Biaya subsidi LPG 3Kg juga meningkat dari Rp 54,1 triliun pada 2019 menjadi Rp 117,8 triliun pada 2023, dan tahun ini mencapai Rp 87,5 triliun. Sejak 2019, total subsidi LPG mencapai Rp 460,8 triliun, dengan nilai impor LPG sekitar Rp 288 triliun selama periode yang sama.

“Jika setengah dari total subsidi LPG dialihkan ke pembangunan jargas kota, maka 23 juta SR dapat dibangun dalam 5 tahun, melampaui target RPJMN dan mengurangi impor LPG serta menghemat devisa negara.” jelasnya.

Ifan juga menyarankan skema jargas kembali ke skema APBN yang sukses mencapai 600 ribu SR pada 2011-2019 dan menghentikan pembangunan pipa transmisi yang tidak ekonomis.

“Untuk mendukung adopsi jargas, diperlukan kebijakan alokasi gas yang transparan dari hulu hingga distribusi oleh Kementerian ESDM. Dengan kebijakan yang transparan, risiko ketidakpastian pasokan bagi pelaku usaha niaga gas akan berkurang, sehingga pengembangan sektor hilir migas akan makin pesat.” ungkap Ifan.

Selain itu, harga jual jargas untuk rumah tangga dan industri kecil komersial perlu seimbang dengan harga gas hulu agar menarik minat investasi swasta dan BUMD.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan insentif fiskal bagi badan usaha yang ingin mengembangkan jaringan pipa gas ke konsumen, serta memberikan prioritas kepada badan usaha niaga gas dan LPG yang telah ada.

 

(nugi)