INDONESIAKINI.ID – Keputusan Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur yang membuka jalan bagi Najib Razak menjalani sisa hukumannya di rumah mendorong Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke meninggalkan kabinet. Loke mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa (10/11), sebagai bentuk penolakan politik terhadap perlakuan yang diberikan kepada mantan perdana menteri itu.
Ketua Democratic Action Party (DAP) tersebut menyatakan mundur segera setelah putusan pengadilan keluar. Sikap itu sejalan dengan komitmen yang ia sampaikan pada Jumat (6/11): ia akan melepas jabatan menteri ketika Najib mulai menjalani hukuman di kediamannya. Dalam pernyataan resmi, Loke berkata, “Keputusan ini menegaskan prinsip dan sikap yang sebelumnya telah saya jelaskan.”
Rencana pengunduran diri itu telah muncul sejak September, menyusul pemberian pengampunan kerajaan bersyarat kepada Najib. Namun, Perdana Menteri Anwar Ibrahim sempat meminta Loke untuk tetap bekerja di pemerintahan untuk sementara waktu. Loke memenuhi permintaan tersebut, dengan menetapkan bahwa ia akan bertahan sampai Najib benar-benar mulai menjalani tahanan rumah.
Loke menegaskan langkahnya tidak hanya mencerminkan pilihan pribadi, tetapi juga sikap politik DAP. Partai itu menolak pengampunan bersyarat bagi Najib, meski Loke mengakui kewenangan pemberian pengampunan berada pada raja Malaysia dan harus dihormati. Menurutnya, pengakuan atas hak tersebut tidak menghalangi DAP untuk menyampaikan keberatan secara terbuka.
Dalam rapat umum DAP di Melaka menjelang pemilihan negara bagian, Loke kembali menyampaikan kritik terhadap Najib di hadapan puluhan pendukung. Ia menilai mantan perdana menteri itu telah membawa kerugian finansial dan merusak nama Malaysia di mata dunia. “Mengenai hal ini, kita harus menyatakan sikap,” ujarnya, setelah menyinggung izin bagi Najib untuk kembali ke kediamannya.
DAP berada dalam koalisi pemerintahan Pakatan Harapan bersama Parti Keadilan Rakyat (PKR), partai yang dipimpin Anwar. Pengunduran diri Loke menempatkan perbedaan sikap mengenai perkara Najib di dalam koalisi ke ruang publik. Namun, sumber menyebut langkah itu sebagai sikap politik DAP, bukan semata keputusan personal sang menteri.
Najib menjalani proses hukum terkait korupsi yang berhubungan dengan perusahaan investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Skandal tersebut menjadi salah satu perkara keuangan terbesar dalam sejarah Malaysia dan memengaruhi reputasi negara secara internasional. Pengampunan bersyarat dan putusan yang memungkinkan tahanan rumah kini kembali memicu perdebatan politik mengenai penanganan hukuman Najib.
Penulis: Emel Yanie
