INDONESIAKINI.ID – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden, jika terjadi, berpotensi memicu gejolak politik dan mengubah peta dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai langkah itu dapat membuat sebagian masyarakat memandang Prabowo tidak berterima kasih kepada Gibran setelah keduanya meraih kekuasaan.
Fernando menyampaikan penilaian tersebut pada Selasa, 10 November 2026. Ia memperkirakan reaksi publik bisa merugikan Prabowo karena pemilih cenderung bersimpati kepada pihak yang dianggap mengalami ketidakadilan. “Banyak pihak yang akan kecewa dan marah terhadap Prabowo yang dianggap tidak tahu diri dan balas budi, karena seolah membuang Gibran setelah berhasil meraih kekuasaan,” kata Fernando.
Menurut Fernando, dampak politiknya tidak hanya berupa penurunan dukungan kepada Prabowo. Situasi itu juga berpotensi memperbesar simpati terhadap Joko Widodo dan Gibran, serta mendorong keluarga Jokowi menjadi lebih kuat secara politik. Ia menyebut kemarahan kepada Prabowo dapat membangkitkan perlawanan, meski dampaknya bergantung pada perkembangan situasi dan respons para pihak.
Kemungkinan Gibran mundur juga dinilai dapat membuka ruang bagi perubahan susunan partai pendukung pemerintah. Fernando menyebut Prabowo mungkin mempertimbangkan langkah untuk merangkul PDI Perjuangan guna memperkuat pemerintahan dan mencegah gejolak. “Sangat terbuka peluang akan terjadi penataan ulang partai koalisi pendukung pemerintah,” ujarnya.
Penilaian tersebut muncul di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran. Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima gugatan Denny Indrayana dan sejumlah pihak terkait syarat pendidikan Gibran dalam pencalonan pada Pilpres 2024. MK menyebut para penggugat tidak memiliki kedudukan hukum, serta menegaskan lembaga itu tidak berwenang mendiskualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden.
Dalam putusannya, MK juga menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA Gibran yang digunakan untuk penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan. Pengadilan menyatakan pihak yang berhak mengajukan perkara semacam itu adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkontestasi pada Pilpres 2024. Karena itu, gugatan tersebut tidak diperiksa hingga pokok perkara oleh MK.
Perkara berbeda kemudian diputus Mahkamah Agung. Pada Jumat, 30 Oktober 2026, majelis kasasi yang dipimpin Hakim Agung Yulius mengabulkan permohonan Subhan Palal, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, dan menyatakan tidak sah surat keterangan penyetaraan ijazah SMA luar negeri atas nama Gibran yang diterbitkan Kemendikbudristek pada 2019. MA juga memerintahkan surat itu dicabut dan dimusnahkan; putusan tersebut berkaitan dengan dokumen pendidikan, sementara skenario pengunduran diri yang dinilai Fernando tetap bersifat kemungkinan.
Penulis: Emel Yanie
