JAKARTA | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion. Aturan ini bertujuan meningkatkan transparansi, keamanan, serta tata kelola dalam bisnis emas atau bullion di Indonesia.
Ahmad Nasrullah, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, menjelaskan bahwa regulasi ini mencakup aspek penting, mulai dari mekanisme perizinan hingga pengelolaan bisnis bullion.
“Dengan regulasi ini, kami mengatur lembaga yang ingin beroperasi dalam bisnis bullion, termasuk perizinan dan modal yang harus dipenuhi,” ujar Ahmad dalam diskusi daring bareng awak media, (09/12/24) Senin.
Ia mengungkapkan bahwa dua institusi, yaitu PT Pegadaian (Persero) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), merupakan pemain utama yang saat ini mengelola emas dalam jumlah besar.
Pegadaian, misalnya, memiliki sekitar 7 ton emas dalam bentuk tabungan, meskipun kegiatan utama mereka lebih banyak berfokus pada penyimpanan emas.
“Kedua institusi ini memiliki kesiapan baik dari sisi infrastruktur maupun permodalan, dengan nilai modal mencapai Rp 14 triliun,” tambahnya.
OJK juga menegaskan pentingnya penerapan standar keamanan internasional dalam penyimpanan emas. Ahmad menjelaskan bahwa fasilitas penyimpanan emas harus menggunakan vault yang sudah terverifikasi agar sesuai dengan standar sertifikasi internasional.
“Kami akan memastikan penyimpanan emas memenuhi persyaratan sebelum memberikan izin operasional,” jelasnya.
Ahmad juga optimis terhadap potensi bisnis bullion di Indonesia. Menurutnya, industri ini memiliki peluang besar untuk memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.
“Dengan regulasi ini, diharapkan Indonesia dapat mengurangi defisit perdagangan emas dan mendorong peran penambang, pedagang, serta pengolah emas secara maksimal,” ujarnya.
Regulasi baru ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem bisnis bullion yang lebih terstruktur dan berdaya saing, sekaligus memberikan perlindungan kepada para pelaku usaha dan konsumen di sektor ini.





