DEPOK – Dugaan ketidakwajaran dalam rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun anggaran 2024 di Kelurahan Limo mencuat setelah upaya konfirmasi oleh media gagal mendapatkan penjelasan dari Lurah Limo, AA Abdul Khoir.
Dugaan ini muncul ketika Lurah Limo dimintai klarifikasi melalui pesan WhatsApp pada Kamis, 19 Desember 2024. Ia memberikan respons singkat yang justru menimbulkan kebingungan.
Dalam percakapan awal, media menanyakan langsung, “Assalamualaikum kami ingin meminta penjelasan terkait data yang ada. Mohon tanggapan bapak mengenai hal ini.”
Namun, jawaban dari Lurah Limo hanya menyebutkan, “Ini bukan kegiatan di kelurahan kami,” jawabnya.
Media kemudian menunjukkan dokumen yang mencantumkan Kelurahan Limo sebagai lokasi kegiatan tersebut. Saat didesak kembali, Abdul Khoir menyatakan, “Kode rekening dan kegiatan itu tidak sinkron, dan di kelurahan tidak ada belanja modal bangunan dan gedung.”
Pernyataan ini justru menambah kebingungan. Saat media menegaskan kembali validitas data yang dimiliki, tidak ada tanggapan lebih lanjut dari Abdul Khoir hingga berita ini dirilis.
Ketidakjelasan ini memunculkan spekulasi adanya potensi masalah serius dalam perencanaan anggaran di Kelurahan Limo. Sikap diam dari pejabat terkait dinilai mengabaikan tanggung jawab publik dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap transparansi pemerintah daerah.
Terkait transparansi publik, salah satu pengamat kebijakan publik menilai sikap bungkam seperti ini bisa menjadi indikasi adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran. “Hal ini harus segera diinvestigasi oleh pihak berwenang untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan dana publik,” ungkap pengamat yang enggan disebutkan namanya.
Situasi ini menjadi perhatian besar bagi masyarakat Kelurahan Limo, yang berhak mendapatkan penjelasan transparan mengenai alokasi anggaran tahun 2024. Akankah pihak terkait memberikan klarifikasi, atau justru membiarkan dugaan ini terus berkembang? (Zefferi)
