Daerah  

Disorot, Harta Plt Direktur RSUD dr Murjani Sampit Yulia Nofiany Tak Tercantum di LHKPN KPK

KOTIM – Nama dr Yulia Nofiany yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Murjani Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Provinsi Kalimantan Tengah menjadi sorotan.

Pasalnya hingga saat ini, laporan harta kekayaan dr Yulia Nofiany yang seharusnya tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara (LHKPN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum dapat ditemukan.

LHKPN merupakan instrumen penting dalam upaya pemberantasan korupsi, yang mewajibkan pejabat negara, termasuk kepala daerah dan pejabat struktural untuk melaporkan seluruh harta kekayaan yang mereka miliki.

Kewajiban pelaporan LHKPN tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Dalam Pasal 5 ayat (3) menyatakan setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

Hal itu dikuatkan dengan Keputusan KPK Nomor: KEP.07/IKPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Pasal 2 ayat (1) menyatakan, setiap PN (Penyelenggara Negara) berkewajiban melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya, sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya kepada KPK dengan mengisi LHKPN.

Sedangkan ayat (2) menyatakan, pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan formulir LHKPN Model KPK-A diisi oleh penyelenggara negara selambat-lambat 2 (dua) bulan setelah secara resmi menduduki jabatannya, atau pada saat yang bersangkutan menjadi calon PN apabila diperintahkan oleh undang-undang untuk melaporkan harta kekayaannya.

Sementara itu, Plt Direktur RSUD dr Murjani Sampit, dr Yulia Nofiany mengatakan, bahwa ia melaporkan harta kekayaannya ke KPK setiap tahun.

“Saya melaporkan tiap tahun. Boleh tahu kapasitas anda menanyakan itu ke saya,” kata mantan Kasi Pelayanan Medik itu, Rabu (8/1/2025).

Berdasarkan tanda terima LHKPN yang dikirim oleh dr Yulia Nofiany kepada Indonesiakini.id, laporan harta kekayaannya untuk tahun pelaporan 2023 baru diverifikasi oleh KPK pada 31 Desember 2024.

Sebagai informasi, dr Yulia Nofiany telah menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medik sejak tahun 2019 hingga sekarang. Selain itu, mulai 1 September 2024, ia juga merangkap jabatan sebagai Plt Direktur RSUD dr Murjani Sampit. (Pur/Red)