SURABAYA – Forum Rektor Indonesia (FRI) memaparkan rancangan Cetak Biru Perguruan Tinggi Berdampak 2045 sebagai acuan arah strategis pengembangan pendidikan tinggi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Rancangan tersebut disampaikan Ketua FRI Garuda Wiko dalam sesi pleno Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 di Gedung Airlangga Convention Center (ACC), Kampus MERR-C Universitas Airlangga (Unair), Jumat (13/11/2026).
Garuda menjelaskan, dokumen cetak biru tersebut merupakan hasil kompilasi masukan dari para pemimpin perguruan tinggi selama pelaksanaan KPPTI. Penyusunannya juga diselaraskan dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), serta arahan Presiden Republik Indonesia.
Saat ini, rancangan tersebut masih disusun dalam bentuk narasi kualitatif sebagai landasan untuk merumuskan target-target kuantitatif. Sejumlah indikator yang akan ditetapkan di antaranya proyeksi pemeringkatan global dan rasio partisipasi mahasiswa.
Salah satu perubahan mendasar yang diusulkan dalam cetak biru tersebut berkaitan dengan pola pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. Garuda menilai, perguruan tinggi perlu mengubah pendekatan yang selama ini menempatkan pendidikan sebagai titik awal, dilanjutkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ke depan, persoalan nyata yang dihadapi masyarakat justru diusulkan menjadi titik awal pelaksanaan Tridarma. Dari persoalan tersebut, perguruan tinggi dapat mengembangkan penelitian yang relevan sekaligus memperkaya materi pembelajaran di ruang kelas.
“Kalau kita bicara tentang berdampak, alur utamanya harus dibalik, mulai dari pengabdian kepada masyarakat untuk memotret persoalan nyata, baru diturunkan menjadi penelitian dan memperkaya pendidikan di kelas. Dengan begitu, ilmu dan prasarana riset yang disiapkan akan bekerja jauh lebih presisi,” ujar Garuda.
Adapun visi yang diusulkan dalam Cetak Biru Perguruan Tinggi Berdampak 2045 adalah mewujudkan ekosistem perguruan tinggi Indonesia yang unggul, inklusif, berintegritas, dan berdaya saing global. Ekosistem tersebut diharapkan mampu melahirkan talenta, pengetahuan, inovasi, serta kebijakan yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Untuk mencapai visi tersebut, rancangan cetak biru memuat empat klaster strategis yang dijabarkan ke dalam delapan program prioritas. Transformasi diarahkan pada penguatan tata kelola, akselerasi digital, pembentukan konsorsium inovasi industri berbasis riset, pengembangan program link and match dan adopsi inovasi, perluasan akses serta pembiayaan pendidikan tinggi, hingga penguatan jejaring kerja sama.
Dorong Konsorsium Inovasi Berbasis Potensi Daerah
Dalam pemaparannya, Garuda turut menekankan pentingnya penguatan kemitraan dan hilirisasi di tingkat daerah. Menurutnya, berbagai persoalan lokal di sekitar kampus dapat menjadi laboratorium nyata untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menghasilkan inovasi yang dibutuhkan masyarakat.
Karena itu, FRI mendorong pembentukan konsorsium inovasi wilayah berbasis riset serta penerapan skema berbagi sumber daya (resource sharing) ant perguruan tinggi. Kolaborasi tersebut diharapkan disesuaikan dengan potensi dan keunggulan masing-masing daerah.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain kemaritiman di kawasan timur Indonesia, energi dan mineral di Sulawesi, perkapalan dan kelautan di Surabaya, serta sektor industri di Kalimantan.
Implementasi misi kewilayahan tersebut akan dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari diagnosis kebutuhan wilayah, penyusunan portofolio riset terapan secara kolaboratif, uji coba di lapangan, transfer teknologi, hingga evaluasi dampak dan replikasi ke daerah lain.
“Saat ini universitas tidak perlu memiliki segalanya. Melalui konsorsium dan resource sharing antarperguruan tinggi di wilayah masing-masing, akselerasi riset terapan dan transfer teknologi untuk menjawab kebutuhan daerah akan berjalan jauh lebih cepat dan efektif,” jelas Garuda.
Sementara itu, pelaksanaan cetak biru dirancang secara bertahap dengan lima fase. Dimulai dari penataan awal pada 2025, dilanjutkan konsolidasi kelembagaan pada 2026-2029, perluasan model kolaborasi pada 2030-2034, akselerasi ekspansi internasional pada 2035-2039, hingga pemantapan institusi dan evaluasi dampak menuju Indonesia Emas 2045.
