Daerah  

Indhutani Katapang Rusak Akibat Tambang Ilegal, Masyarakat Minta APH Segera Bertindak

KETAPANG – Aktivitas tambang ilegal di wilayah Indhutani, Ketapang, Kalimantan Barat, semakin merajalela. Kegiatan ini mengancam lingkungan dan berdampak negatif bagi masyarakat kecil. Pada Sabtu, 17 November 2024, tim liputan menemukan puluhan alat berat, termasuk ekskavator dan mesin penyedot pasir yang berisi timah dan zirkon.

Tambang ilegal ini sudah beroperasi selama sekitar 30 tahun dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Air sungai tercemar, hutan rusak, dan danau terbentuk akibat aktivitas penambangan tersebut.

Padahal, ada aturan dan sanksi yang jelas bagi pelaku tambang ilegal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba), Pasal 158, pelaku tambang ilegal dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal sebesar 100 miliar rupiah.

Menurut seorang warga setempat yang berprofesi sebagai petani, yang tidak ingin disebutkan namanya, kegiatan ilegal ini sudah berlangsung selama sekitar 30 tahun. Ia menjelaskan bahwa para penambang menggunakan alat berat dan mesin penyedot pasir yang daya rusaknya sangat signifikan bagi lingkungan sekitar.

“Para pelaku tambang ilegal seolah-olah tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum selama puluhan tahun. Oleh karena itu, kami berharap aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, segera bertindak nyata untuk menghentikan aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat dan lingkungan ini,” ujarnya.

Petani lainnya yang ditemui di lapangan juga menjelaskan, bahwa aktivitas ilegal itu menggunakan alat berat seperti ekskavator dan mesin penyedot pasir yang berisi timah maupun zirkon, yang menyebabkan kerusakan besar pada lingkungan.

Masyarakat setempat, yang sebagian besar bekerja sebagai petani, berharap pemerintah segera menutup tambang ilegal tersebut dan menyediakan lapangan pekerjaan alternatif. Menurut mereka, tambang ilegal tersebut hanya menguntungkan segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami tidak mampu menghentikan mereka sendirian. Kami membutuhkan bantuan pemerintah dan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk melindungi lingkungan dan mata pencaharian kami,” imbuhnya.

Masyarakat meminta agar aparat penegak hukum segera mengambil langkah tegas untuk menangani masalah ini dan menyelamatkan lingkungan Indhutani dari kerusakan yang lebih parah. Mereka berharap solusi yang konkret dan efektif untuk mengatasi dampak tambang ilegal.

(Sukardi – Koperwil KalBar)