Daerah  

Capaian Kinerja Bidang DATUN dalam 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

JAKARTA – Kejaksaan Republik Indonesia (RI) melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) mencatatkan capaian kinerja signifikan di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin, dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, selama 100 hari pertama periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025.

Berikut adalah rincian capaian kinerja Kejaksaan RI pada Bidang DATUN:

Capaian Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara

Capaian di Bidang DATUN seluruh Indonesia, yang mencakup JAMDATUN, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri, meliputi:

  • Penyelamatan Keuangan Negara
    Penyelamatan keuangan negara pada periode Oktober hingga Januari 2025 tercatat sebesar Rp2.043.369.572.024,26, dengan persentase capaian kinerja sebesar 41,49%.
  • Pemulihan Keuangan Negara
    Pemulihan keuangan negara pada periode yang sama mencapai Rp2.444.479.670.858,13, dengan persentase capaian kinerja sebesar 176,34%.

Capaian Penanganan Perkara Bidang DATUN

Penanganan perkara di bidang DATUN seluruh Indonesia, mencakup berbagai jenis bantuan hukum, meliputi:

  • Bantuan Hukum (Perdata) Litigasi
    Jumlah perkara yang ditangani: 783 perkara, dengan 123 perkara telah diselesaikan, mencapai persentase capaian kinerja sebesar 15,71%.
  • Bantuan Hukum (Perdata) Non-Litigasi
    Jumlah perkara yang ditangani: 20.829 perkara, dengan 2.097 perkara telah diselesaikan, mencapai persentase capaian kinerja sebesar 10,07%.
  • Bantuan Hukum TUN – Litigasi
    Jumlah perkara yang ditangani: 167 perkara, dengan 27 perkara telah diselesaikan, mencapai persentase capaian kinerja sebesar 16,17%.
  • Perkara Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain
    Jumlah perkara yang ditangani: 10.304 perkara, dengan 5.583 perkara telah diselesaikan, mencapai persentase capaian kinerja sebesar 54,18%.

Capaian Kinerja Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola

Bidang DATUN juga berkontribusi dalam pembentukan dan pelaksanaan Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi serta Perbaikan Tata Kelola yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 151 dan 152 Tahun 2024. Desk ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan memperkuat integritas sistem pemerintahan.

Beberapa capaian penting dalam hal ini antara lain:

  • Pembentukan Tim Sekretariat Pendukung Desk
    Tim Sekretariat Pendukung Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola telah dibentuk sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: KEP-25A/G/Gs.2/11/2024.
  • Kick Off Meeting Anggota Desk
    Kick Off Meeting Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola dilaksanakan pada 23 Desember 2024, dihadiri oleh 38 Kementerian/Lembaga dan 21 BUMN. Dalam pertemuan tersebut, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara memberikan arahan terkait peran dan tugas masing-masing anggota desk.
  • Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) DESK
    Telah dibentuk 4 Kelompok Kerja (POKJA) DESK yang terdiri dari:
    1. POKJA Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
    2. POKJA Penerimaan Negara
    3. POKJA Perizinan
    4. POKJA Lembaga Jasa Keuangan

Capaian kinerja ini menunjukkan komitmen Kejaksaan RI dalam mendukung pemerintahan yang bersih, efisien, dan berintegritas, serta menjaga pengelolaan keuangan negara yang baik. (Zefferi)