Lhokseumawe – indonesiakini.id I Proyek saluran drainase di Desa Uteunkoet, Muara Dua, Lhokseumawe, yang baru rampung dikerjakan, kini menuai sorotan. Pasalnya, infrastruktur yang menelan anggaran Rp 1,4 miliar itu sudah mengalami keretakan di dua titik. Ironisnya, Kepala Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, T. Syharial, S.T, menganggap hal ini sebagai sesuatu yang lumrah.
“Keretakan itu hanya pada bagian plesteran. Itu hal biasa. Jangankan drainase, rumah pribadi pun bisa mengalami retak,” ujar Syharial kepada wartawan.
Dari hasil penelusuran, proyek ini tidak menggunakan sistem pengecoran, melainkan hanya pemasangan batu kali dengan plester semen. Syharial menegaskan bahwa meski terdapat retakan, pekerjaan ini tetap sesuai dengan bestek dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Bahkan, ia berdalih bahwa kondisi bangunan yang terlihat tidak rata alias berliuk-liuk terjadi karena keterbatasan anggaran.
Namun, pernyataan tersebut justru memicu pertanyaan publik. Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Kota Lhokseumawe, Ibnu, mempertanyakan peran dan kewenangan kontraktor pengawas dalam proyek ini.
“Seharusnya, pengawas proyek memastikan kualitas, kuantitas, serta pencapaian realisasi fisik sesuai waktu dan spesifikasi yang telah disepakati. Jika dari awal sudah ada indikasi pengurangan kualitas material, pengawas harus bertanggung jawab,” tegas Ibnu, Kamis, 23 Januari 2025.
Sementara itu, pihak kontraktor pelaksana, Mulia, mengakui adanya keretakan dalam pengerjaan saluran drainase tersebut. Namun, ia berdalih bahwa dalam setiap pekerjaan konstruksi, kesalahan dan kekurangan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari.
“Setiap manusia tidak ada yang sempurna. Ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, begitu juga dengan bangunan,” ujar Mulia.
Proyek ini masih berada dalam masa pemeliharaan selama enam bulan ke depan, dan Syharial menginstruksikan pihak kontraktor untuk segera melakukan perbaikan. Namun, dengan anggaran miliaran rupiah, apakah masyarakat harus menerima begitu saja bangunan yang retak bahkan sebelum difungsikan sepenuhnya? Bagaimana peran pengawas dalam menjamin kualitas proyek ini?
Investigasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan apakah benar proyek ini sesuai spesifikasi atau ada indikasi penyimpangan. Masyarakat pun menanti langkah tegas dari pihak berwenang untuk menegakkan transparansi dalam penggunaan anggaran publik.