KETAPANG – Bupati Ketapang, Martin Rantan, menerima penghargaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia karena Kabupaten Ketapang berhasil meraih peringkat I se-Kalimantan Barat dan menempati peringkat 7 di tingkat nasional.
Penyerahan sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dilakukan langsung oleh Kepala Balai Besar POM (BBPOM) Pontianak, Fauzi Ferdiansyah, pada Apel Gabungan ASN yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Ketapang, Senin, 20 Januari 2025.
Dalam sambutannya, Bupati Martin Rantan mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang atas capaian keberhasilan pembangunan di berbagai sektor, termasuk suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak yang berlangsung aman, damai, dan demokratis. Semua itu, menurut Bupati, merupakan hasil dukungan dan kerja keras seluruh ASN.
“Tahun baru ini harus menjadi momen untuk membangun semangat baru, menjadi pribadi yang lebih baik, serta memberikan pelayanan yang lebih responsif, efektif, efisien, dan transparan kepada masyarakat Kabupaten Ketapang,” ungkap Bupati.
Bupati juga menyampaikan bahwa masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati akan segera berakhir dan akan digantikan oleh Bupati terpilih. Oleh karena itu, ia mengingatkan kepada para kepala OPD dan jajaran untuk tetap memberikan pelayanan dengan baik dan profesional, serta responsif terhadap permasalahan yang ada, meskipun dalam masa transisi.
“Jangan sampai masa transisi ini menjadi alasan untuk menurunkan semangat kerja,” tegas Martin Rantan.
Menurut Bupati, masa transisi justru menjadi waktu yang tepat untuk tetap konsisten, bahkan lebih giat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
“Setiap perubahan dalam pemerintahan pasti membawa kebijakan baru. Oleh karena itu, saya mengingatkan seluruh ASN untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan tersebut dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Bupati menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. “Pastikan setiap masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan dari pemerintah mendapatkan respon yang cepat dan solusi yang tepat,” pungkasnya.
(Sukardi-Kaperwil KalBar)