KETAPANG – Puluhan kontraktor yang mengerjakan proyek Penunjukan Langsung (PL) di Kabupaten Ketapang mendatangi kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada Selasa (11/3/2025). Mereka menuntut pembayaran proyek tahun anggaran 2024 yang hingga kini belum terealisasi, meskipun pekerjaan telah rampung.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebanyak 266 paket proyek yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2024 masih tertunda pembayarannya. Total nilai proyek yang belum dibayarkan mencapai Rp 40 miliar, dengan rata-rata nilai per paket pekerjaan sekitar Rp 150 juta.
Kepala BPKAD Kabupaten Ketapang, Donatus Franseda, mengonfirmasi bahwa pihaknya masih dalam proses realisasi pembayaran proyek-proyek tersebut.
“Saat ini kami masih dalam tahap proses pencairan untuk proyek tahun 2024. Kami memahami keresahan para kontraktor dan berupaya menyelesaikannya secepat mungkin,” ujar Franseda.
Para kontraktor berharap Pemda Ketapang segera mencairkan dana pembayaran agar mereka dapat menutup biaya operasional yang telah dikeluarkan. Salah satu kontraktor bahkan menyampaikan ancaman akan melakukan aksi lebih besar jika pembayaran tidak segera direalisasikan dalam waktu dekat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada kepastian dari Pemda Ketapang maupun BPKAD terkait jadwal pencairan dana proyek yang tertunda.
(Sukardi)
