INDONESIAKINI.ID – Upaya membentuk pemerintahan baru di Israel dibayangi penyelidikan atas dugaan keterlibatan lingkaran Perdana Menteri sementara Benjamin Netanyahu dalam tindakan terhadap aktivis partai Arab menjelang pemilu parlemen 27 Oktober. Pemimpin oposisi menuding rangkaian peristiwa itu sebagai upaya merusak keabsahan pemungutan suara, setelah partai-partai Arab memperoleh 19 kursi—jumlah tertinggi mereka sejauh ini.
Tuduhan tersebut mengemuka setelah program investigasi Uvda di Channel 12 menayangkan laporan pada Minggu (15/11/2026). Laporan itu menyebut Kepala Staf Netanyahu, Ido Norden, menghubungi kantor Komisaris Polisi Daniel Levy sehari sebelum pemilu dan menyampaikan dugaan bahwa aktivis Ra’am akan membayar pemilih Arab untuk meningkatkan kehadiran di tempat pemungutan suara. Norden kemudian mengarahkan polisi kepada seorang sumber intelijen yang pernah bekerja di Kantor Perdana Menteri.
Informasi itu menjadi dasar penggerebekan terhadap tiga pria Bedouin di Israel selatan pada dini hari sebelum pemungutan suara dibuka. Sebanyak 14 polisi memasuki rumah mereka tanpa surat perintah dan menangkap ketiganya, dengan klaim telah menemukan amplop berisi puluhan ribu shekel. Namun, penggeledahan di rumah Saef Abu Reash di Rahat tidak menghasilkan bukti; setelah enam hari ditahan, ia dibebaskan tanpa syarat atas perintah Pengadilan Magistrat Beersheba.
Penangkapan tersebut kemudian dipakai Netanyahu dan Likud untuk menuduh partai Arab mencuri suara serta berusaha menghambat pengesahan hasil pemilu. Jaksa Agung Gali Baharav-Miara dan divisi investigasi kepolisian kini menyelidiki kemungkinan kantor perdana menteri memanfaatkan polisi untuk menggugat legitimasi pemilu. Kantor Netanyahu membantah keterlibatan lebih jauh dan menyatakan Norden hanya meneruskan informasi kepada aparat: "Dia telah menjalankan tugasnya seperti yang diharapkan dari setiap warga negara yang taat hukum, dan menghubungkan individu tersebut dengan polisi," demikian pernyataan kantor itu.
Laporan Channel 12 juga mengungkap tindakan Kepala Shin Bet David Zini pada hari pemungutan suara. Ia meminta izin jaksa agung untuk menyadap lima anggota Knesset dari partai Arab, termasuk pimpinan aliansi Joint List, dengan alasan dugaan campur tangan asing. Permintaan itu ditolak karena dinilai tidak didukung bukti memadai. Dua hari setelah pemilu, Zini menyampaikan dugaan intervensi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat Noam Sohlberg, yang juga hakim Mahkamah Agung, lalu menemui Gadi Eisenkot dengan membawa dokumen intelijen.
Dalam pertemuan dengan Eisenkot, Zini mengeklaim pihak Arab telah mencurangi pemilu Israel sejak 2018 dan menyebut para pendahulunya di Shin Bet mengabaikan persoalan itu. Politisi Arab menilai lembaga keamanan dipakai untuk menyerang komunitas mereka; anggota Knesset Bakr Awawdeh menyebutnya persekongkolan terhadap demokrasi dan meminta Zini dipecat. Yair Lapid, mantan pemimpin oposisi, menulis di X: "Ini bukan upaya untuk mengganggu pemilu, melainkan upaya kudeta." Eisenkot berjanji membentuk komisi penyelidikan resmi, sementara wakil ketua Ra’am Yoav Segalovitz meminta penyelidikan kriminal yang independen.
Kontroversi itu menambah rumit perundingan koalisi karena tidak ada blok yang mencapai ambang mayoritas 61 dari 120 kursi Knesset. Blok kanan Netanyahu meraih 53 kursi, kubu perubahan pimpinan Eisenkot memperoleh 48, sedangkan partai-partai Arab menguasai 19 kursi. Presiden Isaac Herzog memberi Eisenkot mandat selama 28 hari, mulai 8 November hingga 6 Desember, setelah ia memperoleh dukungan 67 anggota parlemen, termasuk dari Ra’am dan Joint List.
Penulis: Indonesiakini.id





