INDONESIAKINI.ID – Partai Demokrat tidak akan mengusulkan calon wakil presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan proses pengajuan nama menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto, sementara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih wakil presiden sesuai konstitusi.
AHY menyampaikan sikap tersebut pada Jumat (13/11/2026). Ia merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur pemilihan wakil presiden oleh MPR dari dua nama yang diajukan presiden. “Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” kata AHY.
Menurut AHY, Demokrat menghormati kewenangan presiden mengusulkan calon serta peran MPR dalam menentukan wakil presiden. Ia juga mengatakan sikap partai itu telah dibicarakan dengan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono melalui panggilan video pada Jumat pagi, saat SBY dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.
AHY meminta masyarakat memberi ruang agar proses pengisian jabatan berlangsung melalui jalur konstitusional. Ia juga mengingatkan agar perkembangan politik tidak menghambat kerja pemerintahan, agenda pembangunan, maupun kehidupan warga. “Jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyampaikan sejumlah kriteria bagi wakil presiden baru. Sosok tersebut, menurut Said, perlu memahami karakter Prabowo, memiliki pengalaman pemerintahan, serta mampu membantu presiden tanpa menjadi pesaing dalam kepemimpinan nasional.
Said menilai calon dapat berasal dari kelompok politik besar di parlemen, bahkan dari kelompok terbesar, asalkan memiliki kecakapan dan rekam jejak yang mendukung. Ia menginginkan wakil presiden turut memetakan persoalan strategis dan menyiapkan solusi jangka pendek maupun menengah, dengan tetap mengikuti arah politik presiden. “Bisa memahami karakter Presiden dan menempatkan sekaligus tahu diri sebagai wapres,” kata Said.
Ia juga berharap pasangan tersebut dapat kembali bersama pada Pemilu 2029 agar hasil pembangunan lebih dirasakan masyarakat. Namun, Said menegaskan keputusan akhir berada pada Prabowo, yang dinilainya paling memahami kebutuhan kepemimpinan untuk tiga tahun ke depan berdasarkan perjalanan dua tahun pemerintahan dan tantangan yang masih harus ditangani.
Penulis: Emel Yanie
