INDONESIAKINI.ID – Kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri mencuat saat tekanan politik terhadapnya meningkat. Budi Arie Setiadi menyatakan Gibran telah menyerahkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma. Namun, Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan belum melihat surat tersebut, sehingga kabar itu belum mendapat konfirmasi darinya.
Informasi pengunduran diri muncul beriringan dengan dorongan di DPR untuk menggunakan hak menyatakan pendapat. Sebanyak 120 anggota parlemen dari delapan fraksi disebut mendukung usulan tersebut. Hak itu dapat membuka jalan menuju proses pemakzulan, tetapi materi yang tersedia tidak menjelaskan tahapan maupun status resmi usulan di DPR.
Di luar dinamika parlemen, pencalonan Gibran terus menjadi sorotan karena kontroversi persyaratan pencalonan dan dokumen pendidikannya. Materi menyebut putusan pengadilan terkait persoalan tersebut, termasuk dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta menyatakan putusan itu berlaku surut. Namun, rincian putusan dan dampak hukumnya tidak diuraikan lebih lanjut.
Perjalanan Gibran menuju kursi wakil presiden berlangsung cepat. Ia memulai karier politik sebagai wali kota, lalu maju sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo dan memenangkan pemilu. Pencalonannya dimungkinkan setelah Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan usia pencalonan.
Putusan itu memicu kontroversi karena Ketua MK saat itu, Anwar Usman, merupakan paman Gibran. Anwar kemudian dijatuhi sanksi etik. Rangkaian tersebut menjadi bagian penting dari perdebatan publik mengenai proses yang membuka jalan bagi Gibran untuk maju dalam pemilihan wakil presiden.
Situasi politik di sekitar Gibran juga melibatkan sejumlah pihak dengan kepentingan masing-masing. Materi menyebut dukungan keluarga, pendukung Presiden Joko Widodo, partai politik, dan kelompok kepentingan sebagai unsur yang mengiringi perjalanan politiknya. Namun, tidak ada keterangan terperinci mengenai peran atau sikap terbaru setiap pihak terkait kabar pengunduran diri tersebut.
Belum jelas apakah surat yang disebut Budi Arie itu telah diterima secara resmi atau bagaimana proses berikutnya jika pengunduran diri benar diajukan. Keterangan Muzani yang belum melihat surat menjadi salah satu tanda bahwa informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi. Di tengah dorongan politik di parlemen dan kontroversi hukum yang membayangi pencalonannya, status Gibran sebagai wakil presiden menjadi perhatian utama.
Penulis: Emel Yanie
