Lowongan Wapres Uji Arah Kerja Sama Strategis Indonesia-China

Lowongan Wapres Uji Arah Kerja Sama Strategis Indonesia-China
Lowongan Wapres Uji Arah Kerja Sama Strategis Indonesia-China

INDONESIAKINI.ID – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pada 12 November 2026 membuka proses suksesi yang juga menjadi sorotan bagi hubungan ekonomi Indonesia-China. Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), setelah itu jabatan wakil presiden dinyatakan kosong. Pergantian ini berlangsung ketika investasi, perdagangan, dan pengolahan mineral kedua negara semakin terhubung.

Konstitusi mengatur bahwa presiden mengajukan dua calon pengganti, lalu MPR memilih salah satunya paling lambat 60 hari. Mekanisme dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 itu menjaga kesinambungan pemerintahan, tetapi prosesnya juga berlangsung di tengah kepentingan jangka panjang mitra strategis. Bagi Beijing, Indonesia merupakan pasar besar, pemasok mineral kritis, lokasi investasi industri, sekaligus salah satu pusat diplomasi di Asia Tenggara.

Belum ada bukti publik bahwa China menentukan calon wakil presiden atau mencampuri proses suksesi. Perhatian yang relevan, karena itu, bukan menebak siapa yang disukai Beijing, melainkan menilai kebijakan apa yang akan dipertahankan dan bagaimana Jakarta menetapkan syarat kerja sama. Tantangan Indonesia adalah memastikan hubungan dengan China memperkuat kemampuan nasional tanpa mempersempit pilihan kebijakan di masa mendatang.

Besarnya keterkaitan itu terlihat pada industri nikel. Indonesia memasok hampir dua pertiga nikel tambang dunia dan sedikit di bawah separuh produksi nikel olahan, menurut perkiraan Badan Energi Internasional (IEA). Dalam ASEAN Energy Security Review 2026, IEA juga memperkirakan sekitar 75 persen kapasitas pemurnian nikel di Indonesia terkait investasi perusahaan China, sementara hingga 98 persen nikel yang diproses di dalam negeri diekspor ke China.

Investasi dan akses pasar tersebut ikut membangun kapasitas produksi, tetapi konsentrasi modal, teknologi, dan pembeli pada mitra yang sama dapat menciptakan kerentanan. Ketergantungan ekonomi juga tampak dalam perdagangan Januari-September 2026: data BPS yang diolah Kementerian Perdagangan mencatat nilainya mencapai US$132,13 miliar. Ekspor Indonesia sebesar US$55,47 miliar dan impor dari China US$76,67 miliar, sehingga defisit tercatat US$21,20 miliar, terbesar dibandingkan mitra dagang utama Indonesia.

Arus investasi memperlihatkan hubungan yang mendalam, meski angka antarwilayah perlu dibaca sesuai pencatatan masing-masing yurisdiksi. Pada periode Januari-September 2026, investasi China daratan di Indonesia mencapai US$5 miliar, sedangkan Hong Kong mencatat US$12,8 miliar dan Singapura US$14 miliar. Nilai China daratan dan Hong Kong jika digabung menjadi US$17,8 miliar, tetapi statistik memisahkan keduanya dan angka itu tidak dengan sendirinya menjelaskan asal akhir seluruh modal.

Kepentingan Beijing juga mencakup kawasan industri, infrastruktur, energi, manufaktur, teknologi, dan diplomasi. Dalam pertemuan di Beijing pada September 2026, Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyampaikan kepada Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan harapan agar Indonesia menyediakan iklim kebijakan yang mendukung perkembangan jangka panjang perusahaan China; Luhut menekankan kemitraan strategis kedua negara, menurut catatan resmi Kementerian Luar Negeri China. Warisan kebijakan hilirisasi pada masa pemerintahan Jokowi tetap menjadi bagian dari lanskap ekonomi, tetapi hubungan tokoh-tokoh politik tidak membuktikan adanya koordinasi untuk mengatur suksesi. Pergantian wakil presiden akan berlangsung melalui mekanisme konstitusional, sementara arah kerja sama ekonomi tetap bergantung pada keputusan dan syarat yang ditetapkan Indonesia.

Penulis: Indonesiakini.id