INDONESIAKINI.ID – Komisi III DPR RI akan meminta penjelasan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kerja pada Kamis, 12 November 2026. Ketua Komisi III Habiburokhman mengatakan forum itu juga akan membahas upaya mengungkap pihak yang diduga berada di balik penyadapan serta motifnya.
Habiburokhman menyebut rapat baru dapat dijadwalkan setelah masa sidang DPR dibuka pada Selasa, 10 November 2026. Ia akan memimpin pertemuan tersebut bersama para wakil ketua Komisi III, yakni Rano Alfaath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni, serta Ketua MKD Nazarudin Dek Gam.
“Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut,” kata Habiburokhman dalam keterangannya pada Minggu, 8 November 2026. Ia menyatakan DPR akan mengawal penanganan perkara hingga terang dan meminta siapa pun yang terbukti terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
Rencana pembahasan itu muncul di tengah penyelidikan Bareskrim Polri atas dugaan penyadapan dan akses ilegal. Materi berita menyebut penyidik telah menetapkan empat perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Rapat DPR dijadwalkan membahas perkara tersebut, tetapi tidak ada keterangan mengenai materi penyidikan yang akan disampaikan Kapolri.
Habiburokhman sebelumnya mengaku telah mengingatkan Suyudi tentang dugaan aktivitas akun-akun mencurigakan di media sosial. Ia menyampaikan hal itu sekitar tiga hingga empat hari atau kurang lebih sepekan sebelum penangkapan dalam perkara tersebut, menurut keterangannya dalam sebuah podcast bersama pemimpin media Setiyardi Budiono pada 8 November 2026.
Politikus itu mengatakan gelombang akun baru yang menyerangnya dan sejumlah pihak terasa tidak wajar, terutama ketika polemik penanganan kasus di Sukoharjo, Jawa Tengah, berlangsung. Ia mengaku meminta Kapolri memeriksa kemungkinan keterlibatan orang dalam kepolisian, sembari mengakui tindakan polisi dalam perkara Sukoharjo memang perlu dibenahi. “Feeling saya, Pak Kapolri, coba dicek apakah ini ada internal ikut main,” ujarnya.
Ia menduga aktivitas media sosial tersebut mungkin berkaitan dengan penyadapan, yang menurutnya dapat menjadi bagian dari kegiatan intelijen lebih luas. Habiburokhman juga menyinggung kemungkinan pengondisian opini serta dampaknya terhadap institusi kepolisian dan pemerintahan Prabowo, tetapi tidak memastikan siapa yang terlibat. “Saya enggak ngerti apakah mereka terlibat atau enggak,” katanya, seraya menyebut dugaan korelasi itu perlu ditelusuri melalui penanganan perkara.
Penulis: Emel Yanie
