BANTEN – H. Fahmi Hakim, S.E., resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten untuk periode 2024–2029. Politikus Partai Golkar asal Serang ini ditetapkan sebagai ketua definitif melalui rapat paripurna pada 21 September 2024, menggantikan Andra Soni yang maju sebagai calon gubernur.
Mengusung semangat #MelangkahDariMalanggah—tagar yang terinspirasi dari nama kampung halamannya—Fahmi dikenal luas sebagai figur yang dekat dengan masyarakat akar rumput. Kepemimpinannya dinilai membawa warna baru di parlemen Banten, dengan fokus pada legislasi pembangunan dan efisiensi anggaran.
Kiprah Politik: Dari Sopir hingga Ketua DPRD
Perjalanan politik Fahmi Hakim mencerminkan ketekunan dan loyalitas terhadap partai. Mengawali kiprah dari bawah, ia sempat menjadi ajudan sekaligus sopir politikus senior sebelum akhirnya dipercaya menjadi bagian dari struktur DPD Partai Golkar Banten.
2006–2008: Wakil Sekretaris DPD Golkar Banten
2009–2014: Anggota DPRD Kabupaten Serang, menjabat Ketua Komisi II—terpilih pada usia 30 tahun
2014–2024: Ketua DPD Golkar Kabupaten Serang (aktif)
2019–2024: Wakil Ketua DPRD Banten, meraih 71.374 suara dari Dapil Banten 2
2024–2029: Ketua DPRD Banten
Rekam jejak ini memperlihatkan konsistensinya dalam membangun basis dukungan sekaligus membesarkan partai, khususnya di wilayah Serang yang menjadi salah satu lumbung suara Partai Golkar.
Gaya Kepemimpinan: Cepat, Efisien, dan Transparan
Sebagai Ketua DPRD, Fahmi menekankan tiga prioritas utama dalam kepemimpinannya:
1. Percepatan Legislasi Pro-Pembangunan
Fokus pada percepatan pembahasan raperda strategis, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir serta perdesaan.
2. Efisiensi Anggaran
Mendorong alokasi anggaran yang lebih efisien dengan menekan belanja nonprioritas dan mengalihkannya ke program pembangunan langsung yang berdampak bagi masyarakat.
3. Keterbukaan Media
Mendukung legalitas organisasi pers sebagai bagian dari upaya membangun transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif.
Dengan pendekatan yang kolaboratif dan responsif, Fahmi Hakim diharapkan mampu menjembatani aspirasi masyarakat sekaligus menjaga marwah institusi DPRD sebagai pilar demokrasi di Provinsi Banten.
(Zefferi)
