INDONESIAKINI.ID – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta Polri membuka proses sidang etik yang berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal dan menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo. Ia mengusulkan agar Listyo terlihat oleh publik saat menjalani proses tersebut, dengan alasan keterbukaan dapat menunjukkan bahwa hukum berlaku setara bagi semua orang, termasuk mantan pejabat tinggi.
Mahfud mengatakan masyarakat sudah lama tidak melihat Listyo muncul di hadapan publik sejak namanya dikaitkan dengan perkara itu. Dalam pernyataan di kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu, 18 November 2026, ia menyebut, “rakyat sudah kangen ngelihat Pak Listo ini.” Ia berharap Mabes Polri tidak menutup-nutupi jalannya sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
Mahfud bahkan mengutarakan keinginannya melihat Listyo ketika dibawa menuju ruang sidang dalam keadaan diborgol. “Saya ingin lihat wajah dia ketika dia diborgol,” ujarnya. Pernyataan itu disampaikan sebagai usulan mengenai keterbukaan proses, bukan keterangan bahwa Listyo telah ditahan atau akan diborgol.
Untuk menjelaskan pandangannya, Mahfud membandingkan usul tersebut dengan penanganan terhadap mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo. Ia mengingat bahwa publik pernah melihat Sambo digiring dengan tangan diborgol sebelum memasuki ruang pemeriksaan, sementara substansi pemeriksaan tidak seluruhnya ditampilkan. Menurut Mahfud, perlakuan terbuka semestinya diterapkan secara konsisten, tanpa bergantung pada pangkat atau jabatan seseorang.
Mahfud menyebut dirinya sedang menyampaikan usul, bukan kritik terhadap Polri. Ia menilai keterbukaan dapat memberi gambaran kepada masyarakat bahwa proses pertanggungjawaban tidak berhenti karena seseorang pernah memegang jabatan penting. Namun, ia tidak meminta seluruh materi pemeriksaan disiarkan; ia merujuk pada penampilan tersangka atau pihak yang diperiksa ketika memasuki proses persidangan.
Di luar soal sidang etik, Mahfud menilai dugaan penyadapan itu berpotensi melibatkan jaringan dengan banyak orang karena aktivitasnya disebut menyasar ribuan pihak. Menurut dia, unsur yang terlibat mungkin beragam, dari pejabat dan perwira hingga operator perangkat. “Jaringan seperti penyadapan itu pasti melibatkan banyak orang,” kata Mahfud, sembari mengingatkan bahwa kemampuan aparat menangani perkara juga memiliki batas.
Mahfud mengatakan pemeriksaan terhadap empat jenderal dan dua kolonel dapat menjadi langkah awal, tetapi penanganannya perlu dilakukan maksimal. Pihak lain yang diduga terlibat, menurut dia, dapat ditangani melalui pembinaan internal, pemindahan tugas, atau langkah lain sesuai tingkat keterlibatan. Ia menegaskan, keterbatasan untuk mengusut semua unsur tidak semestinya menjadi alasan mengabaikan pihak-pihak yang sudah teridentifikasi.
Penulis: Indonesiakini.id





