INDONESIAKINI.ID – Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Irjen Pol Eko Hadi Santoso dalam sidang di Jakarta, Selasa (17/11/2026). Eko menyatakan menyesal dan meminta maaf atas keterlibatannya dalam perkara penyadapan ilegal, tetapi tetap mengajukan banding atas putusan tersebut.
Sidang berlangsung selama sembilan jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB, di Ruang Sidang Biro Wassidik, Gedung Bareskrim Polri. Komisioner Kompolnas Choirul Anam mengatakan Eko menyampaikan penyesalannya di hadapan majelis meski menggunakan hak banding. “Walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu berupa ucapan penyesalan dan meminta maaf,” ujar Anam.
Dalam pemeriksaan, majelis mendengarkan keterangan sembilan saksi. Eko juga mengajukan seorang saksi yang meringankan, berinisial DR, atas persetujuan ketua komisi, tetapi kesaksian itu tidak mengubah keputusan majelis. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan jumlah saksi tersebut dalam konferensi pers.
Majelis yang dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo menyatakan tindakan Eko tercela dan masuk kategori pelanggaran etik berat. Putusan PTDH merujuk pada Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 serta ketentuan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 yang telah diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Eko dinilai terbukti bersepakat melakukan akses ilegal dengan memanfaatkan perangkat teknologi milik Polri di luar prosedur. Perbuatan itu berkaitan dengan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) untuk memasukkan nomor telepon sejumlah orang ke server, tanpa verifikasi ataupun hubungan dengan penegakan hukum.
Menurut penjelasan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin, nomor yang dimasukkan mencakup milik Presiden Prabowo Subianto, tokoh politik, jurnalis, aktivis organisasi masyarakat dan LSM, serta pengusaha. Praktik tersebut berlangsung pada rentang 2025–2026 dan bertentangan dengan tata cara penyadapan yang diatur dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2010. Pada Oktober 2026, para tersangka disebut memerintahkan penghapusan berkas sadapan dari komputer LIMS; perkara itu terungkap setelah petugas internal melapor pada 30 Oktober.
Penyidik menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta, Eko, dan Irjen Pol Slamet Uliandi. Mereka dijerat sejumlah pasal dalam KUHP dan UU ITE, dengan ancaman maksimal penjara antara enam hingga 10 tahun; tiga tersangka, termasuk Eko, ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sebelum Eko, Ahrie lebih dulu dijatuhi PTDH pada 10 November 2026, sedangkan sidang etik Listyo dijadwalkan pekan depan dan sidang Slamet ditunda karena ia masih menjalani perawatan medis.
Penulis: Indonesiakini.id





