INDONESIAKINI.ID – Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menetapkan masa kerja karyawan kontrak paling lama empat tahun, memasukkan kebutuhan hidup layak dalam penentuan upah minimum, serta mewajibkan berbagai pihak mengupayakan pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK). Presiden Prabowo Subianto menandatangani beleid itu pada 28 Oktober 2026, sebelum naskahnya diunggah ke situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara pada 6 November 2026.
Untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), masa awal ditetapkan maksimal dua tahun. Perjanjian dapat diperpanjang paling banyak dua kali, masing-masing selama maksimal satu tahun, sehingga total jangka waktunya tidak melebihi empat tahun. Aturan sebelumnya membatasi masa PKWT hingga lima tahun.
Ketentuan upah minimum memuat tiga dasar penetapan, yakni kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Upah yang dimaksud mencakup upah minimum provinsi, kabupaten/kota, serta upah minimum sektoral di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; penetapannya dilakukan gubernur.
UU tersebut juga menyebut penghitungan upah minimum dapat menggunakan formula atau KHL. “Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan menggunakan: a. formula penghitungan upah minimum; atau b. kebutuhan hidup layak,” demikian bunyi Pasal 139.
KHL kembali dicantumkan setelah sebelumnya dikeluarkan dari komponen penentuan upah minimum melalui UU Cipta Kerja dan aturan turunannya pada 2021-2023. Mahkamah Konstitusi pada 31 Oktober 2024, melalui perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023, mengamanatkan pemerintah mengembalikan KHL sebagai komponen penentuan upah minimum.
Dalam upaya mencegah PHK, pemberi kerja, pekerja, serikat pekerja, serta pemerintah pusat dan daerah diwajibkan melakukan berbagai langkah. Tahapannya antara lain mengurangi lembur, sif, serta jam atau hari kerja; tidak memperpanjang PKWT yang habis; tidak mengganti pekerja yang pensiun; menyesuaikan upah atau fasilitas manajerial; dan merumahkan pekerja tetap sementara atau bergiliran. Pilihan lain mencakup tawaran pensiun dini sukarela maupun program pensiun bagi pekerja yang memenuhi persyaratan.
Jika PHK tak terhindarkan, prosesnya harus melalui perundingan bipartit untuk mencapai kesepakatan. Pasal 228 menyatakan PHK tanpa kesepakatan atau putusan berkekuatan hukum tetap batal demi hukum, sehingga pemberi kerja wajib mempekerjakan kembali pekerja terkait. UU itu juga melarang PHK atas sejumlah alasan, termasuk sakit berdasarkan keterangan dokter hingga 12 bulan berturut-turut, menjalankan kewajiban negara atau ibadah, hamil, melahirkan, keguguran atau menyusui, serta mendirikan atau menjalankan kegiatan serikat pekerja sesuai ketentuan.
Penulis: Emel Yanie
