Hukum  

MKMK Tak Menilai Kampus, Gelar Doktor Arsul Sani Kembali Disorot

MKMK Tak Menilai Kampus, Gelar Doktor Arsul Sani Kembali Disorot
MKMK Tak Menilai Kampus, Gelar Doktor Arsul Sani Kembali Disorot

INDONESIAKINI.ID – Perkara dugaan penyimpangan penerbitan ijazah di Polandia kembali mengundang perhatian terhadap riwayat pendidikan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Arsul memperoleh gelar doktor hukum dari Collegium Humanum Warsaw Management University, kampus swasta di Warsawa yang pernah diselidiki terkait dugaan dokumen kelulusan ilegal. Sorotan itu menguat setelah Mahkamah Konstitusi memutus perkara mengenai pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Penyelidikan terhadap Collegium Humanum dilakukan Badan Antikorupsi Polandia, Central Anticorruption Bureau (CBA). Kasusnya berkembang dengan dugaan korupsi, pemalsuan dokumen pendidikan, penipuan, serta pencucian uang. Salah satu fokus penyidikan ialah dugaan penerbitan ijazah program MBA dan dokumen kelulusan jenjang sarjana serta magister secara tidak semestinya.

Kejaksaan Nasional Polandia pada November 2025 mengumumkan dakwaan terhadap 29 orang dalam salah satu bagian penanganan perkara tersebut. Mereka menghadapi 67 dakwaan yang mencakup sejumlah dugaan penyimpangan, termasuk korupsi dan pemalsuan dokumen kelulusan. Perkembangan itu kembali membawa nama kampus tersebut ke ruang publik Indonesia karena Arsul pernah menempuh studi doktoral di sana.

Arsul sebelumnya merespons sorotan terhadap gelarnya dengan menunjukkan dokumen pendidikan dalam konferensi pers di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada Senin (17/11). Berkas yang diperlihatkan antara lain ijazah asli, transkrip nilai, legalisasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Warsawa, serta foto wisuda. Ia mengatakan berkas itu juga telah diserahkan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), termasuk catatan kuliah dan komunikasi yang masih disimpannya.

Arsul menuturkan pendidikan doktoralnya dimulai di Glasgow Caledonian University, Skotlandia, pada 2011. Ia tidak menuntaskan studi di sana karena kesibukannya sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019, lalu mencari perguruan tinggi yang memungkinkan kelanjutan studi melalui transfer. Ia mendaftar ke Collegium Humanum pada Agustus 2020, menyelesaikan disertasi pada Juni 2022, dan mengikuti wisuda di Warsawa pada Maret 2023.

Disertasi Arsul membahas kaitan kepentingan keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia dalam kebijakan hukum pemberantasan terorisme di Indonesia setelah peristiwa Bom Bali. MKMK telah memeriksa dugaan pelanggaran etik terkait ijazah itu dan, dalam putusan 11 Desember 2025, menyatakan Arsul tidak terbukti melakukan pemalsuan atau menggunakan ijazah doktor palsu. Namun, majelis menegaskan pemeriksaannya tidak mencakup penilaian atas validitas maupun kredibilitas Collegium Humanum sebagai institusi pendidikan.

Penulis: Indonesiakini.id