SURABAYA – Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur sekaligus Anggota Komisi C, Lilik Hendarwati, menegaskan bahwa penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 harus dimaknai sebagai komitmen nyata eksekutif dan legislatif untuk menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.
Menurutnya, perubahan atau penyesuaian anggaran dalam KUA-PPAS tidak boleh sekadar formalitas atau ajang memasukkan program yang tidak relevan dengan kebutuhan mendesak warga.
“Perubahan anggaran harus menjadi refleksi dari upaya serius memastikan setiap rupiah APBD bekerja untuk rakyat, menjawab tantangan aktual, dan mengoptimalkan kinerja belanja daerah,” ujarnya.
Lilik merinci tiga fokus utama yang wajib menjadi perhatian dalam penyusunan KUA-PPAS 2025.
Pertama, APBD harus diarahkan untuk peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur publik, dan perlindungan sosial.
Kedua, menjawab tantangan aktual, mulai dari pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, penguatan UMKM, hingga mitigasi dampak perubahan iklim di daerah rawan bencana.
Ketiga, mengoptimalkan kinerja belanja daerah dengan indikator hasil (outcome) yang jelas, terukur, dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menegaskan, perubahan anggaran tidak boleh diarahkan untuk kepentingan seremonial, elitis, atau yang jauh dari persoalan riil masyarakat.
“Proses ini harus transparan, partisipatif, dan akuntabel, agar masyarakat dapat menilai bahwa APBD benar-benar menjadi alat memperbaiki taraf hidup mereka, bukan sekadar dokumen angka,” tegasnya.
Lilik menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa persetujuan KUA-PPAS 2025 merupakan bentuk tanggung jawab politik dan moral legislatif untuk memastikan Jawa Timur melangkah dengan prioritas yang tepat.
“Rakyat sejahtera, layanan publik membaik, dan pembangunan berkelanjutan terjaga, itulah arah yang harus kita kawal bersama,” pungkasnya.
