Pelantikan Segera: Pejabat Pemprov Gorontalo Berkumpul di Kantor Gubernur

Persiapan Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama Pemprov Gorontalo: Momen Evaluasi dan Kesiapan

Gorontalo – Suasana di kompleks Kantor Gubernur Gorontalo, Jalan Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, pada Senin pagi, 12 Januari 2026, tampak lebih ramai dari biasanya. Sejumlah pejabat pemerintah provinsi (pemprov) Gorontalo mulai berdatangan, mengenakan pakaian resmi sesuai dengan undangan pelantikan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Gorontalo.

Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terlihat bersiaga di pintu masuk, sementara para pekerja sibuk membersihkan halaman dan area sekitar gedung, menandakan kesiapan untuk sebuah acara penting. Di dalam Ruang Dulohupa, aktivitas para aparatur sipil negara (ASN) juga terpantau intens, memastikan semua aspek teknis pelantikan berjalan lancar. Pelantikan ini dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 09.00 Waktu Indonesia Tengah (Wita).

Hingga pukul 07.30 Wita, beberapa pejabat eselon II telah tiba, di antaranya Ali Imran Bali (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo), Danial Ibrahim (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga), Bambang Tri Handoko (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo), serta Faisal Lamakaraka (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo).

Salah satu pejabat yang hadir, Danial Ibrahim, mengonfirmasi kehadirannya dan membenarkan adanya agenda pelantikan. “Alhamdulillah hari ini kami dapat undangan, hari ini ada pelantikan Penjabat tinggi pimpinan pratama,” ujarnya saat memasuki lobi Kantor Gubernur.

Mengenai posisi jabatan yang akan diemban, Danial mengaku belum mengetahui secara pasti. Ia menyerahkan sepenuhnya kewenangan penentuan jabatan kepada pimpinan daerah. “Insya Allah kami dipercayakan mengisi salah satu jabatan pimpinan OPD. Ditempatkan di mana saja kami siap,” tegasnya, sembari mengenakan jas hitam dan didampingi sang istri.

Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari agenda yang telah diinformasikan sebelumnya, menyusul rangkaian evaluasi terhadap pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Gorontalo. Berdasarkan undangan resmi bernomor 800/BKD/I/57/2026, acara yang akan digelar adalah pengambilan sumpah dan pelantikan Pejabat Tinggi Pratama, yang dipusatkan di Ruang Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo. Hingga berita ini diturunkan, proses kedatangan pejabat undangan masih terus berlangsung seiring mendekati waktu pelantikan.

Evaluasi Mendalam: Gubernur Panggil Calon Pejabat Eselon II

Sebelum agenda pelantikan ini, Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, telah melakukan serangkaian pertemuan tertutup dengan calon pejabat eselon II beserta staf khusus. Pertemuan yang berlangsung pada Rabu hingga Kamis, 7–8 Januari 2025, ini memanggil secara bergiliran sebanyak 29 pejabat.

Pemanggilan ini menjadi sinyal kuat dimulainya proses evaluasi sekaligus pemetaan jelang mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Dalam pertemuan tersebut, Gusnar Ismail menggali lebih dalam mengenai kesiapan fisik, mental, dan komitmen para pejabat dalam mendukung program prioritas pemerintah provinsi.

Selain itu, berbagai aspek lain turut menjadi materi pembahasan, meliputi kinerja, latar belakang pendidikan, hingga kesediaan para pejabat untuk ditempatkan di posisi mana pun. Mayoritas pejabat yang diwawancarai setelah pertemuan menegaskan sikap siap ditempatkan di mana saja sebagai bentuk loyalitas dan kepatuhan kepada pimpinan.

Pernyataan Kesiapan Para Pejabat

Berikut adalah rangkuman pernyataan dari beberapa pejabat yang dipanggil gubernur Gorontalo pada Kamis, 8 Januari 2025:

Sagita Wartabone (Kadis Sosial): Menekankan kesiapan bekerja sama dan menjelaskan latar belakangnya di bidang Manajemen Industri.
Amir Hadju (Karo Umum): Menjelaskan tugas Biro Umum dalam membantu gubernur dari segi protokoler, administrasi, hingga sarana prasarana, termasuk renovasi gedung gubernur.
Wahyudin Katili (Kepala Bappeda): Menyatakan bahwa pimpinan perlu memastikan kesiapan fisik dan mental para calon pimpinan untuk menghadapi berbagai tugas ke depan.
Taufik Sidiki (Kasatpol PP): Menekankan perannya dalam menjaga keamanan lingkungan gubernur.
Muljady Mario (Kadis Pertanian): Menyatakan diskusi mengenai program yang sedang berjalan, evaluasi, serta pentingnya mensosialisasikan program SKPD kepada publik.
Ramdhan Pade (Kadis Ketahanan Pangan): Menyampaikan semangat untuk membantu program prioritas gubernur dan berkolaborasi.
Yana Yanti Suleman (Kadis PPPA): Menyebutkan pencapaian target di bidang pemberdayaan gender dan pembangunan manusia, namun masih ada upaya optimalisasi dalam perlindungan anak.
Anang Ontalu (Kadis Kesehatan): Mengonfirmasi kesiapan membantu program gubernur, termasuk pengembangan kesehatan dan rumah sakit.
Reflin Buata (Kadis Dukcapil – PMD): Menjelaskan latar belakang pendidikannya di bidang ekonomi dan kesiapannya untuk membantu gubernur.
Budiyanto Sidiki (Kaban BPSDM): Menekankan pentingnya kekompakan tim di dalam pimpinan OPD dan kesiapannya ditempatkan di mana saja.
Ali Imran Bali (Kaban Kesbangpol): Menyatakan pentingnya menjaga stabilitas untuk menarik investasi dan kesiapannya ditempatkan di mana saja.
Nikson Entengo (Sekretaris Bawaslu Provinsi): Menyatakan bersedia membantu gubernur dengan penekanan pada aspek integritas.
Trizal Entengo (Kepala Biro Hukum): Menjelaskan penekanan gubernur agar peran biro hukum lebih optimal dan menjelaskan riwayat jabatannya.
Wardoyo Pongoliu (Kadis Naker, ESDM dan Transmigrasi): Berharap ada penguatan di sektor tenaga kerja untuk mengejar target tingkat pengangguran terbuka, termasuk upaya membuka lapangan kerja baru dan pemanfaatan magang nasional.
Risjon Sunge (Kadis Kumperindag): Menyatakan kesiapannya ditempatkan di mana saja dan membahas evaluasi kinerja, pencapaian, serta peningkatan penerimaan daerah.
Sila Botutihe (Kadis Kelautan dan Perikanan): Menjelaskan diskusi mengenai teknis pengembangan rumput laut dan menyatakan kesiapannya ditempatkan di mana saja.
Jamal Nganro (Kadis Perhubungan): Menyatakan kesiapannya membahas program-program, termasuk pembukaan kembali layanan penerbangan, dan siap membantu gubernur.
Zukri Suratinojo (Kepala Inspektorat): Menyinggung tentang kerja sama yang perlu dilanjutkan dan strategi mengefektifkan PPPK.
Masran Rauf (Staf Ahli Gubernur): Menegaskan pentingnya penataan struktur yang baik agar peluang dari pusat dapat dimanfaatkan secara optimal.
Sudarman Samad (Sekretaris DPRD): Menyatakan kesiapannya ditempatkan di mana saja sebagai ASN.
Rusli W. Nusi (Kadis Pendidikan dan Kebudayaan): Menekankan komitmen untuk melaksanakan program gubernur dan menyatakan kesiapan sebagai ASN untuk mendukung program kegiatan di tahun 2026.
Aryanto Husain (Kadis Pariwisata): Membahas peningkatan penerimaan daerah melalui sumber daya yang ada dan program unggulan, serta kesiapan untuk bekerja sama.
Aris Ardianto (Kadis PUPR-PKP): Memastikan komitmen terhadap kinerja selama hampir satu tahun dan menyatakan kesiapan ditempatkan di mana saja.
Sri Wahyuni (Kadis Kominfotik): Menjelaskan tantangan pasca-naik level Diskominfotik menjadi Tipe A plus dan menyatakan kesiapannya ditempatkan di mana saja.
Ridwan Hemeto (Kadis Kearsipan dan Perpustakaan): Membahas program peningkatan budaya literasi, minat baca, dan pengelolaan kearsipan, serta menyatakan kesiapan sebagai bawahan untuk ditempatkan di mana saja.
Sultan Kalupe (Kadis PM-PTSP): Menegaskan kesiapan sebagai ASN untuk ditempatkan di mana saja dan kapan saja, serta membahas kegiatan yang telah dilakukan.
Faisal Lamakaraka (Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan): Menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dan menerima kepercayaan yang diberikan sebagai ASN.
Bambang Tri Handoko (Kepala Pelaksana BPBD): Menyatakan selalu siap sesuai perintah pimpinan sebagai bawahan, serta membicarakan kabar dan kesiapan menghadapi bencana.
Danial Ibrahim (Kadispora): Menyampaikan program kerja dan menyatakan prinsipnya sebagai ASN siap ditempatkan di mana saja dengan profesionalisme dan loyalitas.

Rangkaian evaluasi dan pelantikan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dengan penempatan pejabat yang tepat dan memiliki integritas tinggi.